Oleh : Rosi
SUMENEP | DetakIndo.com – Wacana program Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto, pada dasarnya memiliki niat yang sangat mulia: menjangkau dan menyelamatkan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini mungkin belum tersentuh sistem pendidikan formal. Gagasan untuk memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang paling rentan tentu patut diapresiasi sebagai upaya untuk memeratakan akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan melalui pengetahuan. Program ini berpotensi menjadi “jaring pengaman” pendidikan bagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi, memberikan mereka harapan baru untuk masa depan.
Namun, di balik niat baik tersebut, implementasi program ini patut dikritisi secara mendalam. Alih-alih menjadi solusi tuntas, program Sekolah Rakyat berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan memperkeruh carut-marut dunia pendidikan di Indonesia jika tidak direncanakan dan dieksekusi dengan cermat. Prioritas seharusnya adalah penguatan dan pemerataan kualitas lembaga pendidikan yang sudah ada, bukan menciptakan entitas baru yang rentan masalah.
Kerentanan Anggaran dan Efisiensi
Kekhawatiran utama terletak pada aspek anggaran. Memulai program Sekolah Rakyat dari nol, meskipun dengan alokasi khusus dari Kementerian Sosial, adalah langkah mundur di tengah desakan efisiensi anggaran nasional. Pembangunan infrastruktur baru, penyediaan fasilitas, penggajian tenaga pengajar, hingga operasional harian akan menelan biaya yang tidak sedikit. Dalam konteks kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebutuhan akan manajemen fiskal yang prudent, menciptakan pos anggaran baru yang besar adalah keputusan yang harus dipertimbangkan matang. Data dari Kementerian Keuangan selalu menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal untuk menutupi semua kebutuhan, bahkan untuk sekolah-sekolah yang sudah eksis.
Tantangan Fasilitas dan Kualitas Pendidikan
Selain anggaran, masalah fasilitas dan kualitas pendidikan akan menjadi kendala krusial. Sekolah Rakyat yang baru berdiri, kemungkinan besar akan menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas yang memadai dan guru-guru berkualitas. Pengalaman menunjukkan bahwa membangun fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas membutuhkan waktu serta investasi besar. Tanpa standar yang jelas dan pengawasan ketat, kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat berisiko jauh di bawah standar yang diharapkan, sehingga gagal memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak miskin. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) secara konsisten menunjukkan bahwa disparitas fasilitas dan kualitas antar sekolah di berbagai daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Dampak Psikologis Anak: Stigma dan Isolasi Sosial
Aspek psikologis anak perlu menjadi perhatian serius. Pembentukan sekolah khusus untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, meskipun dengan niat baik, secara tidak langsung menciptakan pengelompokan berdasarkan status sosial. Ini sangat berbeda dengan sekolah pada umumnya yang merangkul keberagaman latar belakang anak tanpa pembedaan status ekonomi. Pengelompokan ini berpotensi menimbulkan stigma dan perasaan terisolasi pada anak-anak. Mereka mungkin merasa dicap sebagai “anak miskin” atau “anak bermasalah”, yang dapat merusak kepercayaan diri dan menghambat perkembangan sosial mereka. Stabilitas dan kesinambungan pendidikan adalah kunci bagi perkembangan anak, namun pemisahan semacam ini dapat justru menciptakan hambatan psikologis baru.
Salah Sasaran Kementerian dan Potensi Korupsi
Penempatan program ini di bawah Kementerian Sosial adalah kurang tepat sasaran. Pendidikan adalah domain utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Meskipun Kementerian Sosial memiliki mandat untuk perlindungan sosial, pendidikan adalah isu kompleks yang membutuhkan keahlian pedagogis, kurikulum, dan sistem evaluasi yang terstruktur, yang semuanya berada di bawah Kemendikbudristek. Pembagian kewenangan yang tumpang tindih ini berpotensi menciptakan fragmentasi kebijakan dan birokrasi yang tidak efisien.
Lebih jauh lagi, pembentukan lembaga baru dengan anggaran besar selalu membuka pintu bagi praktik korupsi baru. Minimnya pengawasan, standar yang belum baku, dan birokrasi yang baru terbentuk adalah kombinasi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana. Kasus-kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan di masa lalu menjadi pelajaran berharga yang tidak boleh diabaikan.
Optimalisasi Anggaran untuk Pendidikan yang Sudah Ada
Daripada membangun dari nol, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang direncanakan untuk Sekolah Rakyat ke pendidikan yang sudah ada. Prioritas harus diberikan pada:
1. Pemerataan Fasilitas dan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan: Masih banyak sekolah negeri dan swasta, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas layak, sanitasi, perpustakaan, dan laboratorium. Anggaran sebaiknya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan ini.
2. Peningkatan Kualitas Guru dan Kesejahteraan Guru Honorer: Gaji guru honorer yang tidak terbayarkan atau sangat rendah adalah masalah krusial yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Peningkatan kesejahteraan guru, pelatihan berkelanjutan, dan pemerataan distribusi guru berkualitas adalah investasi yang jauh lebih efektif.
3. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Sekolah Swasta yang Membutuhkan: Banyak sekolah swasta kecil dengan kualitas baik namun terkendala dana. Subsidi atau bantuan kepada sekolah-sekolah ini dapat membantu mereka tetap beroperasi dan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak miskin.
4. Penguatan Program Afirmasi dan Beasiswa: Program beasiswa dan afirmasi yang sudah ada dapat diperluas dan dioptimalkan untuk memastikan anak-anak miskin tetap dapat mengakses pendidikan di sekolah-sekolah formal yang sudah teruji.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Namun, investasi yang cerdas adalah dengan memperkuat fondasi yang sudah ada, bukan membangun struktur baru di atas fondasi yang rapuh. Pemerintah Prabowo Subianto seharusnya berfokus pada perbaikan sistem pendidikan yang komprehensif, bukan pada solusi populis yang rentan masalah dan tidak berkelanjutan. Membangun kembali sistem pendidikan yang kokoh membutuhkan visi jangka panjang, alokasi anggaran yang tepat sasaran, dan komitmen untuk mengatasi masalah-masalah struktural yang sudah ada.
