SUMENEP | DetakIndo.com – Pelaksanaan berbagai event di Kabupaten Sumenep dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap kemajuan ekonomi masyarakat. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep menyampaikan kritik tajam terhadap pola penyelenggaraan event yang dinilai lebih bersifat seremonial ketimbang strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.
PMII Sumenep menilai bahwa berbagai event yang digelar pemerintah daerah tidak disusun berdasarkan kebutuhan dan realitas masyarakat. Alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata, kegiatan-kegiatan tersebut dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu dan cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
“Kalau memang tujuannya untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, mengapa pelaksanaannya hanya terpusat di satu titik? Lalu, masyarakat di wilayah kepulauan atau kecamatan yang jauh dari pusat kota mendapat manfaat apa?” ungkap khairus soleh ketua cabang PMII Sumenep.
PMII Cabang Sumenep juga menyoroti kurangnya kreativitas dan perencanaan strategis dari pemerintah daerah. Menurut mereka, pelaksanaan event tidak didasari oleh kajian yang komprehensif, sehingga manfaatnya tidak merata dan cenderung tidak berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
*Event Lebih Fokus pada Promosi daripada Solusi*
Lebih jauh, PMII Sumenep menilai bahwa orientasi event lebih condong pada promosi pariwisata dan pencitraan semata, bukan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. “Kegiatan yang diselenggarakan lebih terlihat sebagai ajang formalitas belaka, bukan sebagai solusi konkrit atas tantangan ekonomi masyarakat,” lanjut khairus soleh.
Hal ini dinilai bertolak belakang dengan semangat pembangunan daerah yang seharusnya mengedepankan partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat yang adil.
Tuntutan PC PMII Sumenep kepada Pemerintah Daerah
Sebagai bentuk kontrol sosial, PMII Sumenep mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, di antaranya:
1. Evaluasi Menyeluruh
PMII meminta agar setiap event yang diselenggarakan dievaluasi secara mendalam, baik dari segi tujuan, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat.
2. Transparansi Anggaran
PMII menuntut transparansi penggunaan anggaran event, agar publik dapat mengetahui ke mana dan untuk apa dana publik digunakan.
3. Pelibatan Masyarakat
Pemerintah diharapkan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, agar event yang digelar benar-benar menjawab kebutuhan riil warga, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan dan pinggiran.
“Kami mendesak agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Jangan sampai program yang menggunakan dana publik hanya menjadi seremonial belaka tanpa ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ketua PMII Sumenep.
PMII Sumenep menilai pelaksanaan event di daerah perlu ditata ulang agar tidak hanya memperindah laporan kegiatan tahunan, melainkan benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam menyusun program-program publik.
Dengan demikian, pelaksanaan event di Sumenep tidak lagi hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi menjadi alat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
