SUMENEP | DETAKINDO.COM –Kepemimpinan Chainur Rasyid sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep diduga diwarnai serangkaian polemik.
Selama menjabat, sejumlah persoalan menempel di tubuh instansi ini mulai dari dugaan pungutan liar (pungli) bantuan hingga persoalan pengelolaan upland yang menuai kritik masyarakat.
Beberapa sumber terpercaya Detak Indo menyebut, praktik administrasi yang tidak transparan memunculkan kekecewaan di kalangan petani dan masyarakat penerima bantuan.
“Seharusnya birokrasi pangan berjalan dengan tertib dan akuntabel, tapi kenyataannya banyak prosedur yang membingungkan masyarakat,” kata Andi, aktivis Bumi Sumekar, Minggu (14/12/2025)
Andi menambahkan, persoalan upland dan bantuan pertanian yang tidak tepat sasaran menimbulkan kerugian sosial-ekonomi.
“Kalau pengelolaan bantuan dan lahan tidak jelas, yang rugi bukan instansi, tapi petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada program itu,” ujarnya.
Meski pihak Dinas Ketahanan Pangan belum memberikan klarifikasi resmi, isu ini terus menjadi sorotan publik. Aktivis dan kelompok tani menuntut transparansi lebih, agar program pangan dan pertanian benar-benar berpihak pada masyarakat.
Lebih lanjut Andi menegaskan, kepemimpinan tidak hanya soal jabatan dan administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap rakyat.
“Birokrasi pertanian harus menjadi motor kesejahteraan, bukan ajang perselisihan dan kebingungan. Pemerintah daerah harus segera menata ulang manajemen agar kepercayaan publik kembali pulih,” tutupnya.
Andi menegaskan, kepemimpinan bukan sekadar soal jabatan dan administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap rakyat.
“Birokrasi pertanian harus menjadi motor kesejahteraan, bukan ajang perselisihan dan kebingungan. Pemerintah daerah harus segera menata ulang manajemen agar kepercayaan publik kembali pulih,” bebernya.
Kendati begitu, Andi menegaskan, langkahnya tidak berhenti pada kritik. Ia berjanji akan menelusuri lebih dalam dugaan kebobrokan di DKPP Sumenep.
“Ini bukan soal politik atau kepentingan pribadi. Publik berhak mengetahui bagaimana birokrasi pangan dikelola. Saya akan bongkar praktik yang merugikan petani dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pewarta Detakindo masih masih mencari akses konfirmasi kepada Kepala DKPP Sumenep terkait dugaan tersebut.
Penulis : Roni
Editor : Redaksi
