JAWA TIMUR | Detakindo.com— Sekretaris BEM Nusantara Jawa Timur, Moh. Syauqi, mengecam keras dugaan pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa yang dikaitkan dengan kegiatan di lingkungan Polda Jawa Timur, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Syauqi menilai, momentum Sumpah Pemuda semestinya menjadi pengingat bagi seluruh institusi negara untuk menghormati keberanian generasi muda dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan masyarakat. Bukan justru memunculkan polemik mengenai ruang kebebasan berpendapat bagi mahasiswa.
Menurutnya, mahasiswa bukan sekadar pelengkap dalam kegiatan seremonial ataupun kelompok yang hanya dibutuhkan untuk memenuhi undangan dan membangun citra kelembagaan. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk mengkritisi institusi negara ketika terdapat persoalan yang perlu dipertanyakan.
“Jangan sampai semangat Sumpah Pemuda hanya berhenti pada slogan dan seremoni. Jika benar ada tindakan yang membatasi suara kritis mahasiswa, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka. Kritik tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman, karena kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi,” tegas Syauqi.
Selain menyoroti dugaan pembungkaman tersebut, Syauqi juga meminta klarifikasi terbuka dari Polda Jatim mengenai informasi pemberian uang transport sebesar Rp100.000 per orang kepada peserta yang menghadiri kegiatan di lingkungan kepolisian tersebut.
Ia mempertanyakan dasar pemberian uang transport, sumber anggaran, mekanisme penyaluran, serta tujuan pemberian dana tersebut. Menurutnya, persoalan ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah kalangan mahasiswa maupun masyarakat.
“Uang transport Rp100 ribu per orang ini juga perlu diklarifikasi. Apa dasar pemberiannya, dari mana sumber anggarannya, dan bagaimana mekanisme penyalurannya? Kami meminta penjelasan yang transparan agar semuanya terang dan tidak menimbulkan prasangka publik,” ujarnya.
Syauqi menegaskan bahwa permintaan klarifikasi tersebut bukan untuk membangun tuduhan tanpa dasar, melainkan memastikan adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan institusi publik dan mahasiswa.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan antara kepolisian dan mahasiswa seharusnya dibangun melalui dialog yang setara, bukan melalui pendekatan yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa mahasiswa hanya diharapkan hadir tanpa diberi ruang untuk menyampaikan pandangan kritis.
“Mahasiswa bukan alat legitimasi lembaga, bukan pula massa yang hanya dibutuhkan untuk meramaikan acara. Mahasiswa memiliki sikap, nalar kritis, dan tanggung jawab terhadap masa depan demokrasi. Karena itu, ruang dialog harus dibuka, bukan dipersempit,” lanjutnya.
Atas persoalan tersebut, BEM Nusantara Jawa Timur meminta Polda Jatim memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pembungkaman serta transparansi pemberian uang transport Rp100.000 per orang. Penjelasan terbuka dinilai penting agar persoalan ini tidak berhenti menjadi polemik, tetapi memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Bagi Syauqi, peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak boleh kehilangan makna di tengah praktik kehidupan demokrasi. Semangat pemuda harus diwujudkan melalui keberanian berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kesediaan institusi negara untuk mendengarkan kritik.
Sebab, demokrasi tidak diukur dari seberapa meriah sebuah perayaan, melainkan dari seberapa luas ruang yang diberikan kepada rakyat dan mahasiswa untuk menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut.
Bagikan di:
