BONDOWOSO  | Detakindo.com— Aliansi Eksekutif Bondowoso (AEB), wadah Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Bondowoso, memilih tidak mengikuti kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di Mapolda Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan solidaritas terhadap mahasiswa yang pada hari yang sama menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di sejumlah daerah.

Pada hari tersebut, AEB memilih menggelar kegiatan Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan Rezim Prabowo–Gibran. Kegiatan ini dihadiri Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur, Alfin Maulana.

Koordinator Daerah AEB, Ahmad Nawawi, menilai momentum Sumpah Pemuda perlu dimaknai melalui kepekaan terhadap perjuangan sesama mahasiswa. Menurutnya, solidaritas menjadi bagian dari tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam merespons persoalan masyarakat.

“Ketika pada tanggal yang sama kawan-kawan mahasiswa di berbagai wilayah turun ke jalan menyampaikan keresahan rakyat, kita sesama mahasiswa semestinya mampu menjaga solidaritas. Atas pertimbangan itu, AEB memilih tidak mengikuti kegiatan tersebut dan mengadakan refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran,” kata Nawawi.

Ia menilai forum refleksi merupakan salah satu ruang bagi mahasiswa untuk mempertahankan tradisi kajian, mengevaluasi kebijakan pemerintah, serta merumuskan sikap berdasarkan kepentingan masyarakat.

Kegiatan di Lapangan Mapolda Jatim sendiri bertajuk Konsolidasi Akbar Mahasiswa, Pemuda, dan Santri Jawa Timur 2026. Dalam publikasi resminya, Polda Jatim menyebut kegiatan tersebut dihadiri sekitar 5.000 peserta, dengan agenda memperkuat persatuan, menolak perpecahan, serta menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Pada hari yang sama, demonstrasi mahasiswa berlangsung di sejumlah kota. Di Jakarta, CNA melaporkan ratusan mahasiswa menggelar protes di kawasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Mereka menyoroti kenaikan harga, pemangkasan subsidi, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Di Yogyakarta, mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Sementara di Bandung, mahasiswa menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Barat dengan membawa tuntutan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, demokrasi, dan penegakan hukum.

Merespons situasi tersebut, Nawawi menegaskan bahwa hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum (APH) maupun pemerintah harus tetap berlandaskan independensi organisasi.

Menurutnya, organisasi mahasiswa dapat menjalin kemitraan strategis dengan APH sepanjang kerja sama tersebut berorientasi pada kemaslahatan publik dan pengembangan masyarakat. Bersamaan dengan itu, peran sebagai mitra kritis harus dijalankan secara konsisten melalui pengawasan, evaluasi, dan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Boleh romantis, akan tetapi tetap kritis. Hubungan baik dengan aparat penegak hukum harus berjalan seiring dengan kebebasan organisasi untuk menentukan sikap. Ketika kerja sama membawa kemaslahatan bagi masyarakat, kita dapat menjadi mitra strategis. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kita harus tetap hadir sebagai mitra kritis,” tegasnya.

Nawawi menambahkan, kedua peran tersebut harus bertumpu pada otonomi pengambilan keputusan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta konsistensi memperjuangkan kepentingan publik.

“Independensi harus tercermin dalam setiap keputusan organisasi. Kita harus tetap berani menyampaikan kritik kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang memiliki hubungan baik dengan kita, selama kritik tersebut didasarkan pada kajian dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AEB, M Khoirur Rozikin, menilai solidaritas antarmahasiswa perlu diwujudkan melalui perhatian terhadap substansi perjuangan yang sedang disuarakan. Persoalan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan kebebasan berpendapat, menurutnya, merupakan kepentingan bersama yang perlu terus dikawal.

“Solidaritas harus hadir dalam kepekaan membaca keadaan dan konsistensi menjaga perjuangan bersama. Ketika kawan-kawan mahasiswa menyuarakan persoalan rakyat, kita perlu mendengar tuntutan mereka dan ikut memastikan aspirasi itu memperoleh tanggapan yang serius,” kata Rozikin.

Ia menilai kegiatan refleksi yang dipilih AEB dapat memperkuat proses evaluasi dan penyusunan sikap organisasi. Menurutnya, kritik mahasiswa perlu dibangun melalui pembacaan persoalan yang cermat, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keberpihakan yang jelas kepada masyarakat.

“Organisasi mahasiswa harus memiliki keleluasaan untuk menentukan agenda dan menyampaikan kritik tanpa tekanan. Kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa harus dijaga melalui kesesuaian antara pernyataan, keputusan, dan tindakan,” tegasnya.

Rozikin turut mendorong pemerintah dan aparat kepolisian memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi secara damai serta merespons tuntutan mahasiswa secara terbuka. Baginya, semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui kesediaan mendengar kritik dan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat.

detakindo