
Oleh: Moh. Agung Laksono Aprilian S.H
Penyadapan ilegal merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran terhadap hak privasi, melainkan juga ancaman terhadap kebebasan individu dan jaminan konstitusional atas perlindungan diri serta rasa aman. Siapa pun korbannya, baik presiden maupun warga negara biasa, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.
Namun, ketegasan dalam mengecam penyadapan ilegal tidak seharusnya membuat publik kehilangan daya kritis terhadap narasi yang dibangun di sekeliling peristiwa tersebut. Sebab, persoalan hukum tidak pernah boleh dilepaskan dari pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana institusi menjalankan kewenangannya, dan untuk kepentingan siapa suatu peristiwa kemudian dipertontonkan kepada masyarakat.
Dugaan penyadapan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan dapat diuji. Publik berhak mengetahui siapa yang melakukan, atas perintah siapa tindakan tersebut dilakukan, apa kepentingannya, serta bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Pernyataan pejabat, konferensi pers, maupun penjelasan institusi penegak hukum tidak dapat menggantikan proses pembuktian. Dalam negara hukum, sebuah tuduhan tidak berubah menjadi fakta hanya karena disampaikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.
Di sisi lain, kemungkinan bahwa isu ini dimanfaatkan sebagai instrumen komunikasi politik untuk membangun empati dan simpati publik juga patut dicermati. Narasi presiden sebagai korban dapat membentuk persepsi tertentu di tengah masyarakat. Pada saat yang sama, penampilan Polri sebagai institusi yang hadir untuk memberikan perlindungan dapat menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik. Kemungkinan tersebut tentu tidak boleh serta-merta dianggap sebagai fakta. Namun, bukan berarti kemungkinan itu harus dikeluarkan dari ruang pengawasan publik.
Di sinilah pentingnya membedakan antara empati dan sikap kritis. Empati kepada seseorang yang diduga menjadi korban pelanggaran hukum tidak boleh berubah menjadi cek kosong bagi kekuasaan. Begitu pula kepercayaan terhadap Polri tidak semestinya dibangun hanya melalui keberhasilan menangani satu perkara atau penampilan institusional di hadapan publik. Kepercayaan harus tumbuh dari integritas, keterbukaan, akuntabilitas, dan keberanian menindak setiap pelanggaran, termasuk apabila pelanggaran itu terjadi di dalam tubuh institusinya sendiri.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika Indonesia mulai bergerak menuju Pemilu 2029. Kewaspadaan terhadap politisasi institusi kepolisian perlu terus dijaga. Pengalaman politik sebelumnya semestinya menjadi pengingat bahwa aparat penegak hukum harus tetap berada dalam koridor profesionalitas dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik tertentu. Publik perlu mewaspadai kemungkinan munculnya kembali apa yang kerap disebut sebagai “parcok” dalam bentuk yang berbeda: keberpihakan politik yang bekerja melalui penguasaan informasi, penegakan hukum yang selektif, ataupun tekanan terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan.
Tentu, kewaspadaan tersebut bukan berarti setiap tindakan kepolisian harus dicurigai sebagai bagian dari agenda politik. Institusi penegak hukum tetap membutuhkan kepercayaan publik agar dapat menjalankan tugasnya. Namun, kepercayaan dalam demokrasi tidak boleh dibangun melalui kepatuhan tanpa pertanyaan. Justru, kepercayaan yang sehat lahir ketika institusi bersedia diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kewenangan yang dijalankannya.
Pada akhirnya, ada dua hal yang harus terus dituntut oleh masyarakat. Pertama, dugaan penyadapan ilegal harus diusut secara serius, transparan, dan berdasarkan hukum. Kedua, setiap kemungkinan pemanfaatan politik atas pengusutan perkara tersebut juga harus berada dalam pengawasan publik.
Keduanya bukan tuntutan yang saling bertentangan. Justru, keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga negara hukum dan demokrasi. Sebab, ancaman terhadap demokrasi tidak hanya dapat muncul ketika hukum dilanggar, tetapi juga ketika hukum digunakan sedemikian rupa sehingga kepentingan kekuasaan tampak seolah-olah merupakan kepentingan hukum itu sendiri.
Membela korban pelanggaran hukum tidak berarti memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pihak yang membelanya. Menghormati institusi negara juga tidak berarti menyerahkan hak untuk mengawasinya.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu bersimpati tanpa kehilangan nalar kritis, percaya tanpa menjadi pasif, dan mendukung penegakan hukum tanpa berhenti mempertanyakan kekuasaan.
Sebab, dalam negara demokratis, publik bukan sekadar penonton dari setiap drama kekuasaan. Publik adalah pemegang hak untuk mengawasi jalannya kekuasaan itu sendiri.







