
Oleh: Yono (founder Meja Republik.co)
Gibran menyerahkan surat berhenti ke MPR pada 12 November. MPR lalu menyurati Presiden pada 13 November, dan sejak itu Presiden punya 14 hari untuk menyetor dua nama calon. MPR sendiri punya waktu paling lama 60 hari untuk memprosesnya.
Di tengah tenggat itu, pengurus Gerindra di daerah mulai menyuarakan dukungan agar Dasco menjadi pendamping Prabowo, dan beredar pula skenario lain: Puan Maharani jadi wapres. Dua skenario ini tampak berbeda, tetapi menyisakan pertanyaan yang sama: ke mana kekuasaan akan menumpuk, dan siapa yang masih bisa mengawasinya?
Surplus kekuasaan
Besar, informal, minim kontrol
Dasco adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra. Di parlemen ia dijuluki “ketua umum DPR”. Pada Juni 2026, The Jakarta Post mencatat ia kerap memimpin rapat dengan para menteri dan mengoordinasikan respons pemerintah. Seorang pengamat menyebutnya “buffer power” bagi presiden.
Surplus kekuasaan di sini berarti pengaruh yang melampaui mekanisme pertanggungjawaban yang melekat pada jabatannya. Selama ini pengaruh itu bekerja lewat jaringan dan koordinasi, bukan lewat jabatan eksekutif. Menaikkannya ke kursi wapres melembagakan pengaruh yang sama tanpa menambah kontrol baru.
Pemilihan kali ini juga dibaca lewat logika loyalitas: pengamat menilai loyalitas jadi pertimbangan utama Prabowo setelah kasus penyadapan ilegal. Loyalitas bukan pengganti akuntabilitas.
Sentralisasi Kekuasaan
Ketika semua mengalah demi satu poros
Dalam beberapa hari, peta koalisi menyempit. Ketum PAN menyebut hampir semua ketua umum partai koalisi tidak mengajukan kader sendiri dan PAN mendukung calon dari Gerindra. PKB juga tidak mengajukan kandidat. Golkar menyarankan kader Gerindra atau sosok nonpartisan demi mencegah konflik antarpartai.
Pada 15 November, pengurus Gerindra dari Lampung, Aceh, Sumbar, Papua Barat Daya, Langkat, hingga Jambi menyatakan dukungan untuk Dasco dalam rentang beberapa jam.
Perlu dicatat: sinyal koalisi menunjuk ke Gerindra, bukan ke satu nama, karena Zulhas tidak menyebut kader mana pun. Sentralisasi berarti keputusan menumpuk di satu poros. Aktivis demokrasi sudah memperingatkan sejak 2025 bahwa koalisi gemuk eksekutif-legislatif menihilkan check and balance. Stabilitas yang dibayar dengan menipisnya pengimbang adalah konsentrasi.
Skenario Puan dan kartelisasi
Oposisi diserap, bukan dikalahkan
Skenarionya dilempar seorang pengamat: Puan jadi wapres, kursi Ketua DPR diberikan ke Gerindra agar DPR lebih kooperatif. PDIP sendiri menghormati hak presiden mengusulkan dua nama, dan menyerahkan sikap strategisnya kepada Megawati.
Jalannya tidak mudah. UU MD3 memberikan kursi Ketua DPR kepada partai dengan kursi terbanyak, dan Hasto tidak menampik ketentuan bahwa calon wapres berasal dari partai pengusung Prabowo-Gibran. Pada 2024, Puan dan Dasco sama-sama mengaku belum ada wacana merevisi MD3.
Jika skenario ini terwujud, ia contoh kartelisasi partai (Katz & Mair): partai berbagi sumber daya negara sehingga persaingan melemah. Slater membacanya untuk Indonesia sebagai pembagian kekuasaan presidensial yang membuat oposisi nyaris hilang. Pertukaran jabatan menggantikan pengawasan.
Dua skenario, satu pola
Dasco wapres: pengaruh informal dilembagakan tanpa kontrol baru.
Puan wapres plus tukar kursi DPR: oposisi diserap lewat pembagian jabatan.
Yang tergerus di keduanya adalah pengawasan.
Tiga tuntutan publik: (1) Presiden membuka kriteria dan alasan pemilihan dua nama. (2) Siapa pun wapresnya, rangkap kendali partai dan legislatif dilepas. (3) Aturan pimpinan DPR tidak diubah demi kepentingan sesaat.
Stabilitas untuk siapa, dan dibayar dengan apa?
Kursi wapres kosong, tenggat berjalan, dan dua skenario beredar. Kritiknya bukan pada orang, tapi pada desain kekuasaan: pengaruh informal yang dilembagakan, koalisi yang menyempit ke satu poros, dan oposisi yang berpotensi diserap lewat pembagian jabatan.







