MADIUN | Detakindo.com – Sekitar 100 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi BEM Madiun bersama BEM Soerjo Ngawi dan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Magetan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026).
Mengusung tajuk “Seruan Aksi #IndonesiaSadar”, demonstrasi tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa lintas kampus dan daerah untuk menyuarakan enam tuntutan nasional serta satu tuntutan khusus daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan, mulai dari penanganan bencana, arah kebijakan anggaran negara, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, penegakan hukum, hingga persoalan kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Koordinator Umum Aliansi BEM Madiun, Maikel Jeksen, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.
Menurutnya, perbedaan almamater maupun latar belakang kampus tidak boleh menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk menyatukan suara dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Gerakan ini bukan tentang perbedaan almamater ataupun kepentingan kelompok. Ini tentang bagaimana mahasiswa mampu menyatukan suara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Maikel.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Madiun membawa tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPRD Kota Madiun.
Enam tuntutan nasional yang disuarakan meliputi:
-
Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
-
Mewujudkan APBN yang berpihak kepada kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
-
Menurunkan biaya pendidikan, mewujudkan pemerataan akses layanan dasar, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak.
-
Menghentikan penyalahgunaan hukum dan memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
-
Mencopot pejabat pemerintah yang dinilai tidak kompeten di bidangnya.
-
Mengembalikan kebebasan berpendapat, menegakkan keadilan HAM, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.
Sementara itu, satu tuntutan daerah secara khusus mendesak DPRD Kota Madiun menjalankan fungsi pengawasan terhadap Program Be Smart.
Tuntutan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena mahasiswa secara langsung meminta lembaga legislatif daerah tidak hanya menjadi tempat penyampaian aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
Beri Tenggat Tujuh Hari Kerja
Tak berhenti pada penyampaian aspirasi, Aliansi BEM Madiun juga memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja kepada DPRD Kota Madiun untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
Mahasiswa meminta DPRD memberikan respons konkret, bukan sekadar menerima aspirasi tanpa kejelasan tindak lanjut.
Maikel Jeksen menegaskan, apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada respons dan langkah nyata dari DPRD, pihaknya siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jangan anggap aksi hari ini sebagai akhir dari perjuangan kami. Kami memberikan tujuh hari kerja kepada DPRD Kota Madiun untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan ini. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar. Kami tidak akan membiarkan aspirasi rakyat berhenti di depan gedung wakil rakyat,” tegasnya.
Aliansi BEM Madiun menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus menjalankan peran sebagai kekuatan kontrol sosial yang independen dan kritis.
Kini, perhatian tertuju kepada DPRD Kota Madiun. Tujuh hari kerja yang diberikan mahasiswa menjadi tenggat bagi lembaga legislatif tersebut untuk menunjukkan sejauh mana aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi benar-benar ditindaklanjuti.
Bagi mahasiswa, penyampaian aspirasi bukanlah akhir dari perjuangan. Mereka menuntut adanya respons dan tindakan nyata, terutama terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
