SUMENEP | DetakIndo.com – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan jeriken di SPBU Ganding, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan. Praktik tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat karena berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi, terutama ketika di lapangan masih terjadi antrean panjang dan stok BBM kerap habis.
M. Zainur Ridho (Waka 1 Pmii Guluk Guluk) menilai persoalan yang terjadi di Ganding tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan BBM, tetapi juga menyangkut persoalan manajerial serta minimnya pengawasan di lapangan.
“Setiap tahunnya jumlah kendaraan akan selalu bertambah, dan kebutuhan akan bahan bakar juga pasti bertambah. Dari situ stok bahan bakar juga perlu adanya penambahan stok yang signifikan,” ujar Ridho.
Menurutnya, berdasarkan perhitungan terhadap kebutuhan kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi, stok yang tersedia di lapangan dinilai tidak mencukupi kebutuhan selama satu bulan.
“Untuk yang terjadi di Ganding ini, menurut saya kesalahan manajerial dan juga minimnya pengawasan. Ketika saya menghitung stok BBM subsidi dalam pemenuhan populasi kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi, memang sudah adanya kekurangan stok, atau stok yang ada di lapangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM selama satu bulan,” katanya.
Ridho juga menyoroti pelayanan di SPBU Ganding yang dinilainya kurang responsif dalam mengantisipasi antrean. Menurut dia, salah satu persoalannya adalah penggunaan nozzle BBM bersubsidi yang hanya satu untuk masing-masing jenis bahan bakar.
“Di lain sisi, SPBU Ganding kurang responsif dalam mengantisipasi antrean, dikarenakan untuk nozzle BBM bersubsidi hanya menggunakan satu saja setiap jenis bahan bakar,” ujarnya.
Selain persoalan antrean dan stok, Ridho juga menyinggung dugaan adanya penimbunan BBM yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak terhadap distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat.
“Ditambah dengan adanya penimbunan bahan bakar yang dilakukan oleh beberapa oknum dan diperbolehkan oleh pihak SPBU Ganding, yang berakibat BBM subsidi tidak tersalurkan dengan tepat, terjadinya fluktuasi harga, setiap bulan terjadi antrean yang membludak, dan stok yang sering habis,” jelasnya.
Penggunaan Jeriken Ada Aturannya
Sorotan terhadap pembelian BBM menggunakan jeriken tidak terlepas dari ketentuan pemerintah mengenai penyaluran BBM bersubsidi. BPH Migas menegaskan bahwa pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken tidak dapat dilakukan secara bebas. Untuk mekanisme tertentu, pembelian menggunakan jeriken dapat dilayani apabila konsumen memiliki Surat Rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang kemudian telah diubah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025.
Surat rekomendasi tersebut merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan penyaluran BBM subsidi, seperti Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, dapat diberikan kepada konsumen yang memang berhak. BPH Migas menyebut mekanisme tersebut ditujukan agar penyaluran BBM berlangsung tepat sasaran dan tepat volume.
Sementara itu, penyediaan dan pendistribusian BBM secara umum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 69 Tahun 2021.
Dengan demikian, persoalan di SPBU Ganding bukan semata-mata mengenai penggunaan jeriken, melainkan perlu dilihat apakah pembelian dan penyaluran BBM menggunakan jeriken tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan, termasuk mengenai keberadaan dan keabsahan Surat Rekomendasi.
Ridho pun mendorong adanya pembenahan terhadap sistem manajemen serta pengawasan distribusi BBM di lapangan.
“Oleh karena itu, pembenahan sistem manajemen dan pengawasan lapangan perlu dilakukan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, dugaan penimbunan dan dugaan pembiaran penyaluran BBM menggunakan jeriken tersebut masih merupakan pernyataan dari narasumber dan memerlukan konfirmasi dari pihak pengelola SPBU Ganding, Pertamina, maupun instansi berwenang.
