SUMENEP | Detakindo.com — Aliansi BEM Seluruh Kabupaten Sumenep mengecam keras model pembangunan yang berpotensi menempatkan kepentingan industri migas di atas keselamatan ruang hidup masyarakat pesisir. Polemik dugaan kerusakan rumpon nelayan di perairan Pulau Sapudi di tengah aktivitas survei seismik untuk kepentingan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Bagi kami, persoalan ini bukan sekadar tentang rumpon yang diduga mengalami kerusakan. Ini menyangkut keberlangsungan hidup nelayan, keadilan ekologis, dan keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya pada laut.
Kami mempertanyakan arah pembangunan yang terlalu mudah memberikan ruang kepada kepentingan investasi, tetapi belum tentu memberikan jaminan yang setara terhadap keselamatan dan masa depan masyarakat terdampak. Jangan sampai laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan nelayan justru diperlakukan semata-mata sebagai ladang eksploitasi sumber daya alam.
“Laut Sapudi bukan ruang kosong yang bebas dieksploitasi. Di sana ada kehidupan, ada penghidupan nelayan, dan ada masa depan masyarakat pesisir yang wajib dilindungi. Jangan sampai investasi diberi karpet merah, sementara nelayan justru dipaksa menanggung risiko,” tegas Salman Farid, Koordinator Aliansi BEM se Kabupaten Sumenep.
Investasi Bukan Segalanya, Keselamatan Rakyat Tidak Bisa Ditawar
Kami memandang bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui besarnya investasi, potensi cadangan energi, atau keuntungan ekonomi yang dijanjikan. Pembangunan harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan menjamin keadilan bagi kelompok yang paling rentan.
Jika aktivitas eksplorasi migas berpotensi mengganggu ruang tangkap nelayan, menimbulkan kerusakan lingkungan, atau mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, maka aktivitas tersebut wajib dievaluasi secara menyeluruh dan transparan.
Jangan sampai kepentingan korporasi ditempatkan lebih tinggi daripada hak masyarakat untuk hidup layak. Jangan sampai jargon pembangunan dan ketahanan energi digunakan untuk membenarkan risiko yang harus ditanggung masyarakat lokal.
Bagi nelayan Sapudi, laut bukan sekadar kawasan potensial untuk eksplorasi energi. Laut adalah ruang kerja, sumber pangan, sandaran ekonomi keluarga, dan warisan kehidupan yang harus dijaga.
Karena itu, kami menolak cara pandang pembangunan yang menjadikan eksploitasi sumber daya alam sebagai ukuran utama kemajuan, sementara keselamatan ruang hidup masyarakat hanya ditempatkan sebagai persoalan tambahan.
Negara tidak boleh menjadi pelayan kepentingan investasi ketika masyarakatnya sendiri membutuhkan perlindungan.
Aliansi BEM Sumenep Menolak Eksplorasi Migas yang Mengancam Ruang Hidup Nelayan
Aliansi BEM Seluruh Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa penolakan terhadap eksplorasi migas di wilayah tangkap nelayan Sapudi merupakan sikap untuk mempertahankan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan penghidupan yang berkelanjutan.
Kami tidak dapat menerima apabila masyarakat pesisir harus menghadapi ketidakpastian atas masa depan ekonominya demi aktivitas industri yang dampak dan manfaatnya belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Tidak setiap investasi otomatis membawa kesejahteraan. Tidak setiap proyek yang mengatasnamakan kepentingan energi nasional harus diterima tanpa kritik. Dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk diam ketika ruang hidup mereka berpotensi terancam.
Atas dasar itu, kami menyatakan menolak eksplorasi migas di wilayah tangkap nelayan Sapudi apabila kegiatan tersebut mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan penghidupan masyarakat pesisir.
Kami juga mendesak penghentian sementara aktivitas survei yang dipersoalkan sampai pemeriksaan independen dilakukan, dampaknya dijelaskan secara transparan, dan perlindungan terhadap nelayan dapat dipastikan.
Bagi kami, keselamatan rakyat harus menjadi pertimbangan utama. Jika pemerintah dan pihak terkait belum mampu memberikan jaminan yang memadai, tidak sepatutnya aktivitas yang berisiko terhadap penghidupan nelayan terus berjalan seolah-olah tidak ada persoalan.
Pemerintah Jangan Diam, Petronas dan SKK Migas Harus Transparan
Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk segera turun langsung menemui nelayan Sapudi, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan adanya pemeriksaan yang objektif terhadap dugaan kerusakan rumpon.
Petronas dan SKK Migas juga harus memberikan penjelasan terbuka mengenai aktivitas survei seismik yang dipersoalkan, prosedur keselamatan yang diterapkan, potensi dampak terhadap aktivitas nelayan, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
Pemeriksaan harus dilakukan secara independen dengan melibatkan perwakilan nelayan dan ahli yang kompeten. Penyebab kerusakan rumpon tidak boleh ditentukan berdasarkan asumsi, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan hubungan antara kegiatan operasional dan kerugian nelayan, pihak yang bertanggung jawab wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum, termasuk pemulihan dan ganti rugi yang layak.
Namun, kami menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan hanya melalui kompensasi. Uang tidak serta-merta memulihkan ekosistem, mengembalikan rasa aman nelayan, ataupun menjamin bahwa gangguan serupa tidak akan terulang.
Pemerintah harus berani mengevaluasi kelayakan aktivitas eksplorasi migas di perairan Sapudi, terutama apabila ditemukan risiko serius terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat yang tidak dapat dikendalikan secara memadai.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan terhadap masyarakat pesisir, Aliansi BEM Seluruh Kabupaten Sumenep menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
- . Menolak eksplorasi migas yang mengancam ruang hidup nelayan Sapudi serta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap rencana dan aktivitas eksplorasi di wilayah tersebut.
- Mendesak penghentian sementara aktivitas survei yang dipersoalkan sampai pemeriksaan independen dilakukan dan jaminan perlindungan terhadap nelayan dapat dipastikan.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep agar segera turun langsung menemui masyarakat dan memastikan aspirasi nelayan didengar dalam proses pengambilan keputusan.
- Menuntut transparansi dari Petronas dan SKK Migas mengenai aktivitas survei seismik, prosedur keselamatan, potensi dampak lingkungan, dan mekanisme pertanggungjawaban.
- Mendesak investigasi independen terhadap dugaan kerusakan rumpon dengan melibatkan nelayan, ahli lingkungan, dan pihak berwenang.
- Menuntut pemulihan dan ganti rugi yang layak apabila kerugian nelayan terbukti berkaitan dengan kegiatan operasional pihak tertentu.
- Mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan atau membatalkan kegiatan yang terbukti mengancam ekosistem serta penghidupan masyarakat, sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kami menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan upaya menghambat pembangunan, melainkan bentuk perlawanan terhadap model pembangunan yang berpotensi mengorbankan masyarakat dan lingkungan demi kepentingan ekonomi semata.
Laut Sapudi Harus Menjadi Ruang Hidup, Bukan Ruang Pengorbanan
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, Aliansi BEM Seluruh Kabupaten Sumenep memandang bahwa keberpihakan terhadap nelayan tidak boleh berhenti pada pernyataan simpati. Keberpihakan harus diwujudkan melalui sikap politik yang jelas, pengawasan terhadap kebijakan publik, dan keberanian menolak aktivitas yang terbukti mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.
Kami tidak ingin laut Sapudi hanya dipandang dari nilai ekonomi sumber daya yang terkandung di dalamnya. Kami ingin laut Sapudi tetap menjadi ruang kehidupan yang produktif, lingkungan yang lestari, dan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.
Kami juga tidak ingin masyarakat pesisir dipaksa memilih antara menerima risiko eksploitasi dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan. Negara dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan menghormati hak masyarakat serta daya dukung lingkungan.
Apabila eksplorasi migas terbukti mengancam ruang hidup nelayan dan risikonya tidak dapat dijamin penanganannya, maka penghentian kegiatan tersebut harus menjadi pilihan yang serius untuk dipertimbangkan.
Kami berpihak kepada nelayan. Kami berpihak kepada kelestarian laut. Dan kami menolak pembangunan yang menjadikan masyarakat pesisir sebagai korban dari kepentingan industri ekstraktif.
Laut Sapudi bukan ladang korban migas. Nelayan bukan tumbal investasi. Dan kesejahteraan rakyat tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan.
TOLAK EKSPLOITASI LAUT SAPUDI!
SELAMATKAN RUANG HIDUP NELAYAN!
Salman Farid Koordinator Aliansi BEM Se Kabupaten Sumenep
Bagikan di:
