Ketika suara perlawanan mulai terdengar lirih, publik berhak bertanya: ke mana arah independensi gerakan pemuda?

Oleh: Sauqi – Kader pinggiran

Ada yang perlu direnungkan dari wajah gerakan mahasiswa di Jawa Timur hari ini. Cipayung, yang selama ini dikenal sebagai ruang konsolidasi organisasi mahasiswa dan kawah candradimuka aktivisme, kini patut diuji kembali keberpihakannya. Bukan karena mahasiswa harus selalu turun ke jalan, melainkan karena gerakan yang membawa nama rakyat tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengoreksi kekuasaan.

Pertanyaannya sederhana, tetapi menohok: apakah Cipayung Jatim masih berdiri sebagai kekuatan kontrol sosial, atau perlahan mulai nyaman menjadi bagian dari lingkaran komunikasi kekuasaan?

Tentu, ini bukan tuduhan bahwa Cipayung telah kehilangan independensi. Namun, ketika publik mulai mempertanyakan sikap dan arah gerakan mahasiswa, jawaban terbaik bukanlah kemarahan atau pembelaan diri, melainkan pembuktian melalui kerja nyata.

Jangan sampai Cipayung Jatim terlihat seperti ASN—bukan dalam arti merendahkan aparatur sipil negara, melainkan sebagai sindiran terhadap gerakan yang terkesan terlalu tertib di hadapan kekuasaan, tetapi kehilangan daya kritis yang semestinya menjadi identitas mahasiswa.

Sebab, mahasiswa tidak dilahirkan untuk sekadar menjadi penonton pembangunan, apalagi menjadi pelengkap legitimasi para pemegang jabatan. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi, mengkritik, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Lantas, apakah pemuda sudah lelah berkeringat di jalanan? Apakah demonstrasi, advokasi, dan keberpihakan kepada masyarakat mulai dianggap sebagai pekerjaan yang terlalu melelahkan? Ataukah gerakan mahasiswa sedang mengubah strategi perjuangan melalui jalur dialog?

Jika memang strategi gerakan telah berubah, publik berhak mengetahui hasilnya. Sebab, dialog tanpa tindak lanjut hanya akan menjadi percakapan panjang yang tidak menyelesaikan persoalan.

Terlalu Dekat dengan Kekuasaan, Terlalu Jauh dari Rakyat?

Hubungan antara organisasi mahasiswa dengan aparat keamanan bukanlah sesuatu yang otomatis salah. Komunikasi dengan Kapolda maupun Pangdam di Jawa Timur dapat menjadi ruang dialog untuk membicarakan persoalan keamanan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat.

Namun, persoalan mendasarnya bukan seberapa sering mahasiswa bertemu pejabat. Persoalannya adalah apakah pertemuan tersebut tetap menyisakan keberanian untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan atau tindakan institusi memang patut dipertanyakan.

Jangan sampai kedekatan kelembagaan berubah menjadi kenyamanan politik. Jangan sampai akses bertemu pejabat justru membuat gerakan kehilangan keberanian untuk berdiri bersama masyarakat yang sedang menghadapi persoalan.

Kapolda dan Pangdam tetap merupakan pemegang kewenangan institusional yang harus menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Mereka layak mendapatkan apresiasi ketika bekerja dengan baik, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik yang disampaikan berdasarkan fakta.

Di sinilah independensi gerakan mahasiswa diuji. Bukan ketika mengkritik pihak yang jauh dari lingkaran pergaulannya, melainkan ketika harus menyampaikan keberatan kepada pihak yang selama ini menjadi mitra dialognya.

Sebab, keberanian gerakan tidak diukur dari kerasnya suara ketika berhadapan dengan pihak yang lemah, tetapi dari konsistensinya menyampaikan kebenaran di hadapan pihak yang memiliki kekuasaan.

Jangan Sampai Idealisme Hanya Menjadi Barang Pajangan

Kita perlu berhenti memandang gerakan mahasiswa hanya dari seberapa ramai demonstrasi yang digelar. Perjuangan tidak selalu harus berlangsung di jalanan. Advokasi, riset kebijakan, pendampingan masyarakat, audiensi, dan konsolidasi publik juga merupakan bagian penting dari gerakan perubahan.

Namun, semua itu harus memiliki arah dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika Cipayung Jatim memilih jalur dialog, apa persoalan yang sedang diperjuangkan? Jika memilih konsolidasi, agenda konkret apa yang sedang disiapkan? Jika membangun komunikasi dengan aparat, kepentingan publik apa yang hendak didorong melalui komunikasi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini semestinya tidak dianggap sebagai serangan terhadap organisasi. Justru, organisasi yang mengklaim diri sebagai kekuatan intelektual dan moral harus terbiasa menghadapi evaluasi secara terbuka.

Jangan sampai nama besar organisasi hanya hidup dalam spanduk, forum diskusi, dan pidato seremonial. Jangan sampai sejarah panjang gerakan mahasiswa hanya menjadi kebanggaan masa lalu, sementara keberanian mengambil sikap hari ini justru sulit ditemukan.

Organisasi mahasiswa tidak harus selalu berteriak untuk membuktikan keberanian. Tetapi, ketika persoalan masyarakat membutuhkan suara kritis, mereka harus mampu menjelaskan posisi dan langkah perjuangannya.

Diam bukan otomatis berarti berkhianat. Namun, diam berkepanjangan tanpa penjelasan di tengah persoalan publik dapat mengikis kepercayaan terhadap sebuah gerakan.

Cipayung Jatim Harus Menjawab dengan Tindakan

Kritik terhadap Cipayung Jatim seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi internal. Bukan sekadar membantah anggapan publik, tetapi membuktikan bahwa organisasi masih memiliki keberanian, kemandirian, dan keberpihakan yang jelas.

Ada beberapa hal konkret yang patut dilakukan.

Pertama, Cipayung Jatim perlu membuka ruang evaluasi bersama mengenai independensi dan arah gerakannya. Publik perlu melihat bahwa komunikasi dengan pemerintah, TNI, maupun Polri tidak menghilangkan fungsi kritis organisasi mahasiswa.

Kedua, susun dan umumkan agenda advokasi yang menyentuh persoalan masyarakat Jawa Timur. Isu pelayanan publik, konflik agraria, kerusakan lingkungan, kebebasan berpendapat, serta persoalan sosial lainnya membutuhkan pengawalan yang konsisten, bukan perhatian sesaat.

Ketiga, jika terdapat persoalan yang menjadi tanggung jawab institusi pemerintah atau aparat, Cipayung harus berani meminta penjelasan dan mendorong penyelesaian secara transparan berdasarkan fakta. Jangan memberikan kekebalan kritik kepada siapa pun hanya karena adanya hubungan kelembagaan.

Keempat, setiap audiensi dan pertemuan dengan pejabat harus memiliki tindak lanjut yang jelas. Ukuran keberhasilan bukan jumlah undangan yang diterima atau banyaknya foto bersama, melainkan sejauh mana komunikasi tersebut membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Kelima, Cipayung Jatim perlu menunjukkan keberpihakan melalui tindakan yang bisa dinilai publik. Jika ada persoalan yang belum ditangani, sampaikan sikap. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kaji dan kritik. Jika ada kebijakan yang membawa manfaat, berikan apresiasi secara objektif.

Ini bukan tuntutan agar Cipayung selalu berseberangan dengan pemerintah atau aparat. Ini adalah tuntutan agar organisasi mahasiswa tidak kehilangan kemampuan untuk membedakan kepentingan publik dari kepentingan kekuasaan.

Jangan Sampai Gerakan Mahasiswa Pensiun Sebelum Waktunya

Pada akhirnya, kritik ini bukan ajakan untuk memusuhi Kapolda, Pangdam, atau institusi mana pun. Kritik ini merupakan pengingat bahwa hubungan baik dengan pemegang kekuasaan harus berjalan beriringan dengan keberanian menjaga independensi.

Jika Cipayung Jatim merasa masih memiliki idealisme, tunjukkan melalui agenda perjuangan yang terukur. Jika merasa tetap independen, buktikan melalui sikap kritis yang konsisten. Jika merasa masih berpihak kepada rakyat, hadir dan bekerja ketika masyarakat membutuhkan pembelaan.

Jangan meminta publik percaya hanya karena organisasi memiliki sejarah panjang. Kepercayaan harus terus dibangun melalui tindakan hari ini.

Cipayung Jatim, jangan sampai kalian terlalu sibuk membangun kedekatan dengan kekuasaan hingga lupa bahwa tugas gerakan mahasiswa adalah memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

Kita tidak membutuhkan mahasiswa yang memusuhi setiap pejabat. Kita membutuhkan mahasiswa yang tidak takut kepada pejabat. Kita tidak menuntut organisasi untuk selalu turun ke jalan. Kita menuntut organisasi agar tidak kehilangan keberanian untuk turun ketika keadaan memang membutuhkan perlawanan.

Sebab, ketika gerakan mahasiswa lebih sibuk merawat kenyamanan daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang dipertaruhkan bukan hanya marwah organisasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap masa depan gerakan pemuda.

Jadi, masihkah Cipayung Jatim menjadi kekuatan kontrol sosial, atau mulai merasa cukup dengan menjadi mitra komunikasi kekuasaan?

Biarkan Cipayung menjawab pertanyaan itu melalui sikap dan kerja nyata. Sebab, pada akhirnya, publik tidak membutuhkan banyak slogan tentang independensi. Publik membutuhkan bukti bahwa independensi itu benar-benar dijaga.

Salam Pemuda!

Jangan biarkan idealisme berhenti di ruang diskusi. Jangan biarkan independensi menjadi sekadar kalimat dalam konstitusi organisasi. Dan jangan sampai gerakan mahasiswa pensiun dari perjuangan hanya karena mulai nyaman berada di sekitar kekuasaan.

detakindo