Penulis : Ahyatul Karim 

Sekolah sering kali menjadi target empuk bagi penguasa untuk melegitimasi program politisnya agar dianggap ‘wajar’ dan ‘diterima’ sejak usia dini. Dalam kacamata sosiologi politik, sekolah bukan sekadar ruang steril tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan institusi strategis yang kerap diinfiltrasi untuk memproduksi konsensus massal.

Mengapa yang ditargetkan anak usia dini dan ruang kelas? Karena ingatan anak-anak adalah kanvas kosong yang paling mudah diwarnai oleh kepentingan rezim. Ketika sebuah program politik jangka pendek, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaksakan masuk ke dalam kurikulum dan menjelma menjadi mata pelajaran, negara sedang melakukan normalisasi tanpa adanya pertimbangan Keputusan yang rasional. Penguasa sedang menyuntikkan kesadaran palsu bahwa program mercusuar tersebut adalah sebuah ‘kebutuhan ilmiah’ dan ‘kewajaran kultural‘, bukan lagi sebuah komoditas politik yang bisa diperdebatkan.

Antonio Gramsci pernah mengingatkan bahwa penguasa mempertahankan takhtanya tidak hanya lewat moncong senjata, tetapi melalui institusi sipil terutama sekolah. Melalui kurikulum gizi tiruan ini, sekolah dipaksa berfungsi sebagai Aparatus Ideologi Negara. Tujuannya jelas, menjinakkan daya kritis generasi muda sejak dini.

Ketika anak-anak setiap hari dicekoki bahwa menu makan siang mereka adalah bagian dari kurikulum suci negara, mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang patuh, yang melihat kebijakan penguasa bukan sebagai objek yang harus diawasi, melainkan sebagai kebenaran mutlak yang harus diterima tanpa syarat.

Dalam teori Stuart Hall, ini disebut sebagai dominant hegemonic reading, di mana pemerintah merasa program ini sepenuhnya baik, mutlak diperlukan, dan harus diadopsi oleh lembaga formal negara (sekolah).

Sudaryono kepala BGN meminta agar MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Pendidikan gizi dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan agar siswa/siswi mengetahui pentingnya gizi, Maksud tujuannya, “menjadi satu kesatuan dari unsur pendidikan kita” Ucapnya di acara 100 hari kerja di kawasan Rasyuna Said, Jakarta selatan ( 29/10/2026).

Banyak pihak mengkritik keras, termasuk Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melalui Iman Zanatul Haeri menilai bahwa materi gizi sebenarnya sudah ada dan terintegrasi di dalam mata pelajaran yang berjalan. Menjadikannya mata pelajaran baru hanya akan menambah beban administratif dan waktu bagi guru serta murid.

Juga dari Agustinus Subarsono, M.Si., M.A., yang merupakan Pakar/Pengamat Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Publik (UGM), menyatakan bahwa muatan gizi atau MBG cukup diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada (misalnya Biologi, IPA, atau Pendidikan Jasmani), dan tidak perlu dipaksakan menjadi mata pelajaran baru yang berdiri sendiri.

Respon Ini Merupakan bentuk Resistensi dari akar rumput (guru dan murid) serta pengamat pendidikan. menolak didikte oleh kebijakan top down yang tidak sesuai dengan realitas ruang kelas mereka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tidak melihat realitas dilapangan, tidak mau mendengar masukan dari basis akar rumput. Fakta fakta yang terjadi mengenai Kasus Keracunan dan tata kelola kelembagaan yang tidak jelas, termasuk kebijakan yang simpang siur.

Kasus keracunan MBG berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (KEMENKES) Per 2 September 2026, data surveilans Kemenkes mencatat sebanyak 50.059 Korban bergejala dari total 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi. Sementara, dari Jaringan Pemantau pendidikan Indonesia (JPPI) Mencatat sebanyak 43.838 korban dugaan keracunan dari 36 Provinsi dalam rentang 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026 dengan tambahan ribuan korban pada awal September 2026.

Melihat tragedi dilapangan, Pemerintah enggan mau terima kenyataan, Pemerintah mencoba mengajari murid tentang gizi di atas kertas sementara di dunia nyata pemerintah sendiri yang dikritik gagal menjaga keamanan dan higienitas pangan program tersebut.

Oleh karena Saya menyatakan dan menegaskan:

Pertama, Bahwa ruang kelas harus dibebaskan dari beban politisasi program pemerintah jangka pendek.

Kedua, Bahwa fokus utama lembaga pendidikan wajib dikembalikan pada peningkatan mutu akademik dan literasi siswa, bukan disibukkan oleh manajemen logistik pangan yang menguras waktu serta energi tenaga pendidik.

Ketiga, Bahwa jaminan keamanan, higienitas, dan pemenuhan gizi anak harus berbasis pada standar kesehatan yang ketat, serta diawasi oleh lembaga independen demi mencegah risiko fatal yang mengancam keselamatan fisik generasi penerus.

Keempat, Bahwa evaluasi menyeluruh dan transparansi data atas program ini harus dibuka kepada publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata dari pembuat kebijakan dan jaminan bahwa ruang belajar tetap menjadi tempat yang aman, netral, serta ramah anak.

Keberhasilan jurnalisme kritis dan pandangan teori Stuart Hall, dominant hegemonic reading, di sini adalah membongkar bahwa pendidikan tidak boleh menjadi alat stempel atau pelindung bagi program-program mercusuar penguasa. Pendidikan seharusnya fokus utama pada peningkatan mutu akademik dan literasi siswa/Siswi, biar tidak menjadi Hegomoni Politik dan pendidikan tidak menjadi Bias atas kebijakan yang tidak rasionalitas.

detakindo