JAWA TIMUR | Detakindo.com – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PMII Jawa Timur mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan dan buku. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kesetaraan gender, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan.
KOPRI Jatim menilai pembalut bukan sekadar komoditas konsumsi, melainkan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan martabat manusia. Begitu pula buku yang menjadi instrumen penting dalam membangun pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperluas budaya literasi.
Ketua KOPRI PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah, menegaskan bahwa kebijakan perpajakan tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan.
“Perempuan tidak pernah memilih untuk mengalami menstruasi. Itu merupakan proses biologis yang alamiah. Karena itu, kebutuhan menstruasi seharusnya dipandang sebagai kebutuhan dasar yang aksesnya harus dijamin, bukan justru menambah beban pengeluaran perempuan. Jangan sampai negara memungut pajak dari sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh perempuan,” tegas Kholisatul.
Ia juga menyoroti ketentuan perpajakan yang masih menempatkan pembalut sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak pada 29 Oktober 2026, barang nonmewah dikenakan tarif PPN 12 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya setara 11 persen. Pembalut juga belum termasuk produk yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Selain kebutuhan sanitasi perempuan, KOPRI Jatim turut menyoroti kebijakan perpajakan terhadap buku. Menurut Kholisatul, buku seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Meski pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama sesuai ketentuan yang berlaku, KOPRI menilai cakupan fasilitas tersebut perlu diperluas.
Buku pengetahuan, literatur, karya ilmiah, hingga bacaan umum yang memiliki nilai edukatif dinilai perlu mendapatkan kemudahan perpajakan agar semakin terjangkau oleh masyarakat.
“Bagaimana kita ingin membangun masyarakat yang cerdas jika akses terhadap pengetahuan masih dibebani berbagai persoalan biaya? Negara perlu memastikan bahwa buku bukan menjadi barang yang semakin sulit dijangkau, terutama bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat berpenghasilan rendah,” lanjutnya.
Atas persoalan tersebut, KOPRI PMII Jawa Timur menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mengevaluasi kebijakan PPN terhadap pembalut dan produk sanitasi menstruasi dengan mempertimbangkan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan.
Kedua, mendorong pembebasan PPN atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi sebagai kebutuhan dasar perempuan.
Ketiga, memperluas fasilitas pembebasan PPN terhadap buku yang memiliki nilai edukasi, literasi, ilmu pengetahuan, dan pengembangan masyarakat.
Keempat, melakukan kajian kebijakan perpajakan berbasis keadilan gender dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Kelima, memastikan kebijakan fiskal tidak memperlebar kesenjangan akses perempuan terhadap kesehatan maupun akses masyarakat terhadap pendidikan.
Kholisatul menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut pajak, melainkan bagaimana negara menentukan keberpihakan dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Menurutnya, penerimaan pajak memang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Namun, kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan dampak sosial agar tidak justru membebani kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan akses yang lebih luas.
“Pajak seharusnya menjadi instrumen keadilan dan kesejahteraan, bukan penghalang bagi perempuan untuk hidup sehat dan masyarakat untuk memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Melalui pernyataan tersebut, KOPRI PMII Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berkeadilan gender, inklusif, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Bagikan di:
