SURABAYA | Detakindo.com – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya. Ia meminta penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Menurut Musaffa, dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, hingga keberlangsungan demokrasi konstitusional. Karena itu, aparat diminta bekerja secara profesional, independen, dan transparan untuk mengungkap fakta sebenarnya.
“Ini bukan perkara biasa. Jika benar, kita berhadapan dengan serangan langsung terhadap keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, dan fondasi demokrasi konstitusional,” tegas Musaffa kepada media, Minggu (8/11/2026).
Pria asal Kabupaten Sumenep, Madura, itu menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat. Tidak hanya pelaku teknis, tetapi juga pihak yang diduga memberikan perintah, menyediakan fasilitas, mendanai, hingga membangun jaringan untuk menjalankan aksi tersebut.
Ia bahkan meminta aparat menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum di internal kepolisian maupun jejaring di luar institusi.
“Kami menuntut seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara objektif, termasuk mereka yang berafiliasi dengan jejaring mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, apabila ditemukan indikasi dan bukti. Di lingkungan kepolisian, di lingkar kekuasaan, maupun di luar pemerintahan, tidak ada yang kebal dari pemeriksaan hukum,” ujar mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.
Owner Sarung Batik Haromain itu juga menyoroti pentingnya menjaga integritas lingkungan kekuasaan. Menurutnya, siapa pun yang nantinya terbukti menyalahgunakan kepercayaan negara harus ditindak sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh lagi diberi ruang untuk mengakses Istana maupun pusat pengambilan kebijakan.
Musaffa menilai Presiden perlu memastikan bahwa orang-orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan memiliki integritas serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.
Lebih jauh, ia meminta aparat tidak menutup kemungkinan adanya persoalan yang lebih luas di balik dugaan penyadapan tersebut. Penyelidikan, kata dia, perlu menguji apakah peristiwa itu berkaitan dengan dugaan persekongkolan, sabotase institusi negara, atau upaya sistematis menciptakan instabilitas politik.
“Kami juga mendesak aparat menguji apakah penyadapan ini bagian dari persekongkolan yang lebih luas: upaya makar, sabotase institusi negara, atau rekayasa sistematis untuk menciptakan instabilitas dan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu terbukti melalui proses hukum, negara harus mengambil tindakan tegas. Termasuk memutus jaringan, akses, fasilitas, serta sumber daya yang terbukti digunakan untuk menjalankan tindakan melawan hukum.
“Tidak ada kompromi. Jabatan, seragam, kedekatan, dan akses kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan,” tegasnya.
Musaffa juga mengingatkan bahwa institusi negara bukan milik individu maupun kelompok tertentu. Kepolisian dan seluruh perangkat negara, menurutnya, harus tetap berdiri sebagai institusi yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat perebutan pengaruh ataupun pertarungan kepentingan.
“Kedaulatan negara tidak boleh disandera jaringan kekuasaan. Keutuhan NKRI tidak boleh dipertaruhkan oleh ambisi siapa pun. Hukum tidak boleh tumpul hanya karena berhadapan dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh,” tuturnya.
Sebagai organisasi kepemudaan, Ansor Jawa Timur, lanjut Musaffa, berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi konstitusional, dan supremasi hukum.
Ia berharap pengusutan dugaan penyadapan tersebut dilakukan secara terbuka, independen, menyeluruh, serta tidak tebang pilih. Baginya, transparansi penegakan hukum menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.
“Negara harus berani membersihkan rumahnya sendiri. Ancaman paling berbahaya adalah yang tumbuh dari dalam institusi yang seharusnya menjaga negara,” pungkasnya. (Red)
Bagikan di:
