Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa

Iklan 160x600

Tak Perlu Datangi Kantor OPD Satu per Satu, Bupati Sumenep Kenalkan SIPINTAR PPID di Rakornas KI

SUMENEP | Detakindo.com – Masyarakat yang membutuhkan dokumen informasi pemerintah tidak seharusnya dipersulit oleh urusan birokrasi. Gagasan itulah yang menjadi salah satu poin penting dalam

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat memaparkan inovasi SIPINTAR PPID dalam Rakornas Komisi Informasi di Palembang.

SUMENEP | Detakindo.com – Masyarakat yang membutuhkan dokumen informasi pemerintah tidak seharusnya dipersulit oleh urusan birokrasi. Gagasan itulah yang menjadi salah satu poin penting dalam inovasi Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID yang diperkenalkan Pemerintah Kabupaten Sumenep di forum nasional.

Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., membawa inovasi tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi menjelaskan bagaimana SIPINTAR PPID dirancang untuk memangkas kerumitan masyarakat ketika membutuhkan informasi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui satu platform terintegrasi, masyarakat dapat mengakses Dokumen Informasi Publik (DIP) tanpa harus mendatangi kantor OPD satu per satu. Dengan demikian, pelayanan informasi diharapkan menjadi lebih praktis dan mudah dijangkau.

Fauzi menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas informasi publik. Karena itu, pelayanan informasi harus terus dikembangkan agar tidak terjebak pada prosedur administratif yang menyulitkan.

“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Fauzi saat memaparkan inovasi tersebut.

Lebih jauh, SIPINTAR PPID tidak hanya berbicara tentang pemanfaatan teknologi digital. Sistem ini juga diarahkan untuk membangun pola kerja yang lebih terkoordinasi di antara seluruh perangkat daerah.

Dengan terhubungnya OPD dalam satu platform, setiap perangkat daerah tidak perlu membangun sistem pelayanan informasi sendiri-sendiri. Sebaliknya, seluruh OPD memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan dokumen dan konten informasi publik sesuai tugas serta kewenangannya.

Namun, Fauzi mengingatkan bahwa keberadaan platform digital saja tidak cukup untuk menjamin keterbukaan informasi berjalan optimal.

Ketersediaan informasi harus dibarengi dengan kedisiplinan setiap OPD dalam melengkapi, memperbarui, serta memastikan keakuratan dokumen yang disajikan. Tanpa konsistensi tersebut, tujuan menghadirkan pelayanan informasi yang transparan dan responsif akan sulit tercapai.

“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui pemaparan di Rakornas KI tersebut, Pemkab Sumenep memperkenalkan pendekatan pelayanan informasi yang menempatkan kemudahan akses masyarakat dan keterpaduan kerja antarperangkat daerah sebagai bagian penting dari keterbukaan informasi publik. (Qi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan 160x600

Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa