
JAKARTA | Detakindo.com – Wacana penambahan jumlah Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi tiga orang menuai perhatian. Di tengah perdebatan tersebut, Pengamat Politik sekaligus Founder Alajer Nusantara, Moh Mahshun Al Fuadi, justru mengajak publik melihat persoalan yang lebih mendasar, yakni ketimpangan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Fuad, gagasan yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi desain ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait efektivitas otonomi daerah, desentralisasi, distribusi kewenangan, hingga keadilan fiskal.
Ia menilai, persoalan utama Indonesia bukan terletak pada kurangnya jumlah pejabat di tingkat pusat, melainkan bagaimana daerah mendapatkan ruang dan kewenangan yang proporsional untuk mengelola potensi serta menentukan arah pembangunannya sendiri.
“Indonesia tidak kekurangan Wakil Presiden. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan daerah memiliki kewenangan, kapasitas, dan ruang yang proporsional untuk mengelola potensi serta menentukan arah pembangunannya sendiri,” ujar Fuad.
Ia berpandangan, apabila alasan penambahan Wakil Presiden berkaitan dengan luas wilayah dan keragaman karakteristik Indonesia, maka pembahasan seharusnya tidak berhenti pada pembagian tugas pejabat pusat.
Sebaliknya, perlu ada evaluasi lebih jauh mengenai apakah sistem negara kesatuan dengan pola desentralisasi yang berjalan saat ini sudah mampu menjawab berbagai persoalan daerah.
Atas dasar itu, Fuad mendorong agar gagasan federalisme kembali dibuka sebagai diskursus akademik dan konstitusional.
Menghidupkan Kembali Pemikiran Bung Hatta
Fuad mengingatkan bahwa gagasan federalisme bukan hal yang sepenuhnya asing dalam sejarah pemikiran ketatanegaraan Indonesia. Mohammad Hatta pernah membahas bentuk federasi sebagai salah satu kemungkinan desain politik bagi Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan budaya.
Menurutnya, pemikiran Bung Hatta tersebut layak dikaji kembali di tengah berbagai tantangan pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menegaskan, federalisme tidak semata-mata berarti membagi wilayah atau memperbanyak struktur pemerintahan, tetapi menyangkut pembagian kewenangan secara konstitusional antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian.
“Pemikiran Bung Hatta tentang federalisme patut menjadi bahan kajian kembali. Kita perlu melihat bagaimana negara yang sangat luas dan majemuk dapat membangun tata kelola yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah. Ini bukan ajakan untuk mengambil keputusan secara tergesa-gesa, tetapi dorongan agar bangsa ini tidak menutup ruang perdebatan akademik tentang masa depan ketatanegaraan,” jelasnya.
Diskursus tersebut, lanjut Fuad, juga memiliki landasan akademik. Penelitian Ni’matul Huda dan Despan Heryansyah yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia pada 2019 berjudul Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia turut membahas persoalan kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta implikasinya terhadap eksistensi NKRI.
Ketimpangan Pusat dan Daerah Jadi Persoalan
Lebih jauh, Fuad menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, ketimpangan kapasitas antardaerah, persoalan pembagian kewenangan, hingga belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal.
Menurutnya, pemberian tanggung jawab administratif kepada daerah harus diimbangi dengan kewenangan strategis, kapasitas fiskal, dan ruang pengambilan keputusan yang memadai.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, kewenangan legislasi, pelayanan publik, serta mekanisme representasi politik daerah dalam pengambilan keputusan nasional.
“Desentralisasi jangan hanya menjadi istilah dalam dokumen kebijakan. Harus ada distribusi kewenangan yang nyata, disertai tanggung jawab dan kapasitas fiskal yang memadai. Daerah harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya tanpa kehilangan prinsip persatuan nasional,” ungkapnya.
Federalisme Bukan Perubahan yang Bisa Dilakukan Tergesa-gesa
Meski mendorong kajian federalisme, Fuad mengakui bahwa Indonesia secara konstitusional saat ini merupakan negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
Sementara itu, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 mengatur pemerintahan daerah, hubungan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan.
Karena itu, perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal bukan perkara sederhana. Diperlukan kajian ketatanegaraan yang mendalam, pembahasan publik secara inklusif, serta mekanisme perubahan konstitusi yang sah.
“Yang saya dorong adalah keberanian untuk mengevaluasi. Kita tidak boleh menganggap bahwa desain ketatanegaraan yang ada hari ini tidak boleh diperdebatkan. Konstitusi harus menjadi pedoman, tetapi evaluasi terhadap desain kelembagaan dan hubungan kekuasaan juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi,” katanya.
Fuad menambahkan, wacana federalisme juga perlu diuji melalui berbagai pertimbangan, mulai dari potensi pemerataan pembangunan, kesenjangan kapasitas antardaerah, perlindungan kelompok minoritas, efektivitas pemerintahan, hingga jaminan keutuhan nasional.
Baginya, perdebatan mengenai bentuk negara bukan sekadar persoalan perubahan kelembagaan, melainkan upaya mencari desain pemerintahan yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan secara lebih merata.
“Sudah waktunya kita berani membicarakan masa depan Indonesia secara lebih mendasar. Bukan hanya berapa banyak Wakil Presiden yang dibutuhkan, tetapi bagaimana negara ini membangun hubungan kekuasaan yang adil antara pusat dan daerah. Federalisme, desentralisasi, dan penguatan negara kesatuan harus ditempatkan dalam ruang kajian yang terbuka, rasional, dan konstitusional,” tutup Moh Mahshun Al Fuadi.







