JAKARTA | Detakindo.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu terjadi di tengah memanasnya polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan, dalam pembicaraan itu Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur sebagai Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Prasetyo juga mengklarifikasi kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelas Prasetyo.
Di tengah perkembangan tersebut, tekanan politik terhadap Gibran juga menguat. Sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Polemik ini berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Sementara itu, MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons persoalan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan pemerintahan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya, Gibran juga telah memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut kini menambah babak baru dalam polemik politik nasional. Namun, penyampaian niat mundur dalam pertemuan dengan Presiden belum serta-merta berarti Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Publik kini menanti perkembangan selanjutnya, termasuk sikap Presiden Prabowo serta langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Bagikan di:
