BONDOWOSO | Detakindo.com – Dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran menjadi momentum evaluasi bagi mahasiswa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Alih-alih sekadar menghitung program yang telah dijalankan pemerintah, mahasiswa menyoroti persoalan yang lebih mendasar: sejauh mana kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat?
Sorotan tersebut mengemuka dalam refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran yang digelar di Bondowoso, Rabu (28/10/2026). Forum ini menjadi ruang kritik terhadap pelaksanaan program populis, stabilitas harga kebutuhan pokok, kerusakan lingkungan, hingga perluasan keterlibatan militer dalam ranah sipil.
Kegiatan tersebut dihadiri Koordinator Daerah Aliansi Eksekutif Bondowoso (AEB), Ahmad Nawawi; Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur, Alfin Maulana; Presiden Mahasiswa Universitas At-Taqwa, Fionaldo Alfindani; serta delegasi BEM se-Bondowoso.
Dalam refleksi tersebut, Ahmad Nawawi menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang digelontorkan. Ukuran sesungguhnya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum evaluasi dan pembuktian janji kepada rakyat. Pemerintah harus memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau, lapangan kerja terbuka, pendidikan mudah diakses, serta kebebasan berpendapat terlindungi,” ujar Ahmad Nawawi.
Menurutnya, evaluasi pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan objektif. Sebab, kebijakan yang terlihat besar di atas kertas belum tentu memberikan dampak signifikan apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran, pengawasannya lemah, dan manfaatnya tidak dirasakan secara merata.
Program Populis Jangan Berhenti pada Pencitraan
Salah satu sorotan mahasiswa adalah pelaksanaan program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). AEB menilai program yang mengatasnamakan kepentingan rakyat harus dibuktikan melalui manfaat nyata, bukan sekadar popularitas politik.
Mahasiswa mendorong agar pelaksanaan MBG menjamin keamanan pangan, ketepatan penerima manfaat, transparansi pengadaan, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat. Setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka terhadap evaluasi.
Bagi mahasiswa, program pemerintah tidak boleh kebal kritik hanya karena membawa narasi kesejahteraan. Ketika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan, pemerintah harus berani melakukan perbaikan, membuka informasi, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Di tengah berbagai kebutuhan publik yang masih harus dipenuhi, penggunaan anggaran negara semestinya didasarkan pada skala prioritas dan hasil yang terukur. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas, bukan sekadar menjadi angka besar dalam laporan keberhasilan pemerintah.
Harga Bahan Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Ujian
Persoalan harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian dalam refleksi tersebut. AEB menekankan bahwa stabilitas harga bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Kebijakan pangan, menurut mahasiswa, harus mampu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi konsumen dan harga jual yang layak bagi petani. Penguatan produksi, kelancaran distribusi, serta pengawasan pasar perlu berjalan beriringan agar tidak ada pihak yang terus-menerus menanggung kerugian.
Di sisi lain, ketersediaan lapangan kerja dan akses pendidikan yang terjangkau juga harus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna apabila masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan layak dan mengakses layanan dasar.
Karena itu, pemerintah didorong tidak hanya menyampaikan capaian makroekonomi, tetapi juga membuka data yang menunjukkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga di daerah.
Krisis Ekologi Menuntut Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Respons Darurat
Dalam bidang lingkungan, mahasiswa menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan bencana, menurut AEB, tidak boleh berhenti pada pengerahan personel dan operasi pemadaman ketika kebakaran sudah meluas.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan kawasan rawan kebakaran, mengevaluasi kepatuhan pemegang izin, memulihkan ekosistem yang rusak, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak asap.
Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus dilaksanakan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
AEB berpandangan, persoalan ekologi membutuhkan pendekatan yang menyentuh akar masalah. Tanpa pengawasan yang konsisten dan pertanggungjawaban yang jelas, penanganan karhutla berisiko terus berulang sebagai respons darurat tanpa penyelesaian mendasar.
Kritik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak seharusnya mengorbankan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Militerisme Sipil dan Masa Depan Demokrasi
Isu lain yang mengemuka adalah keterlibatan militer dalam ranah sipil. Pembahasan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI, yang memperluas jumlah kementerian dan lembaga tertentu yang dapat diduduki prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 14 institusi.
Kebijakan tersebut memunculkan perhatian mengenai batas kewenangan militer, profesionalisme TNI, serta mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi.
Presiden Mahasiswa Universitas At-Taqwa, Fionaldo Alfindani, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar perluasan penempatan prajurit aktif tidak mengaburkan batas antara kewenangan militer dan lembaga sipil.
Menurutnya, penguatan institusi negara harus tetap berada dalam koridor supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Fionaldo juga menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan secara damai harus direspons melalui dialog serta keterbukaan pemerintah, bukan dengan pendekatan yang berpotensi mempersempit ruang demokrasi.
Bagi mahasiswa, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokratis. Karena itu, ruang sipil harus tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan kepentingan publik.
Mahasiswa Desak Pemerintah Berani Dievaluasi
Sementara itu, Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur, Alfin Maulana, mendesak pemerintah menindaklanjuti berbagai persoalan yang disoroti mahasiswa melalui kebijakan konkret, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pernyataan sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga kehidupan demokrasi. Kami berdiri bersama masyarakat yang menginginkan keadilan ekologis, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, kestabilan harga kebutuhan pokok, serta perlindungan hak asasi manusia,” tegas Alfin.
Refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tersebut menegaskan bahwa mahasiswa menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Bagi AEB dan BEM se-Bondowoso, evaluasi pemerintahan bukanlah bentuk penolakan tanpa dasar, melainkan dorongan agar setiap kebijakan diuji melalui manfaat, keadilan, transparansi, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dua tahun pemerintahan seharusnya cukup menjadi momentum untuk menunjukkan hasil, bukan sekadar mengulang janji. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa program populis benar-benar menyejahterakan rakyat, kebijakan ekonomi menjamin kehidupan yang layak, pembangunan tidak merusak lingkungan, dan stabilitas negara tidak mengorbankan demokrasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa keras klaim keberhasilan disampaikan, melainkan oleh seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.
Bagikan di:
