SUMENEP | Detakindo.com – Penanganan dugaan korupsi rumah produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026), mendesak aparat penegak hukum memberikan kepastian atas dua perkara tersebut.
Dalam aksi bertajuk “Mendesak Kejari Sumenep: Tuntaskan Proses Hukum Rumah Produksi dan Beri Kepastian Hukum Logistik KPU Sumenep, Tetapkan Tersangka Inisial R”, massa menilai penanganan perkara tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Direktur JASTRA, Hasyim, dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan korupsi rumah produksi harus segera dituntaskan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum agar tidak terus menggantung tanpa kepastian.
Tak hanya itu, JASTRA juga menyoroti dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep. Hasyim mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat pengakuan dari salah satu komisioner KPU Sumenep yang menyebut inisial R sebagai pihak yang diduga terlibat.
“Proses hukum rumah produksi wajib dituntaskan. Untuk proses hukum pengadaan logistik KPU Sumenep, berdasarkan informasi yang kami himpun, ada pengakuan dari salah satu komisioner KPU bahwa terduga pelakunya berinisial R,” tegas Hasyim dalam orasinya.
Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak berinisial R tersebut merupakan pernyataan JASTRA yang masih membutuhkan pembuktian melalui proses hukum. Penetapan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Kejari Akui Perkara Logistik KPU Masih Berproses
Menanggapi tuntutan massa, Kepala Kejari Sumenep bersama Kasi Intel dan Kasi Pidsus menemui demonstran dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan kedua perkara.
Pihak Kejaksaan menyampaikan bahwa perkara dugaan korupsi rumah produksi telah diproses. Bahkan, Kejari mengaku telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor, tetapi hingga saat ini belum memperoleh tanggapan.
Sementara terkait dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, Kejaksaan menyatakan telah melakukan ekspose internal. Tahapan berikutnya direncanakan berupa ekspose ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Terkait penetapan tersangka, pihak Kejaksaan menegaskan bahwa prosesnya masih berjalan dan membutuhkan pengumpulan bukti-bukti.
“Kami telah memproses dan bersurat memanggil yang bersangkutan, pengadu atau pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan ekspose internal dan akan melakukan ekspose ke Kejati terkait pengadaan logistik KPU Sumenep,” demikian keterangan pihak Kejaksaan kepada massa aksi.
JASTRA: Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Bagi JASTRA, penjelasan mengenai proses dan tahapan ekspose belum cukup apabila tidak disertai kepastian perkembangan penanganan perkara. Mereka meminta Kejari Sumenep bekerja secara komprehensif, profesional, objektif, akuntabel, dan transparan.
JASTRA juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak tebang pilih. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa.
Dalam aksi tersebut, JASTRA menyampaikan enam tuntutan:
1. Mendesak Kejari Sumenep segera menuntaskan proses hukum dugaan korupsi rumah produksi secara komprehensif dan profesional.
2. Meminta kepastian hukum atas perkara dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep serta mendesak pengusutan pihak berinisial R.
3. Mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
4. Membuka informasi perkembangan penanganan kedua perkara secara transparan dengan tetap memperhatikan batasan hukum.
5. Memastikan tidak ada intervensi maupun perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
6. Meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan hambatan dalam penanganan perkara.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa perkara sedang diproses. Publik juga membutuhkan kejelasan perkembangan, transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani tanpa pandang bulu.
JASTRA menegaskan sikapnya melalui seruan: Tolak Impunitas, Tegakkan Supremasi Hukum!
(@Qi)
Bagikan di:
