SITUBONDO | Detakindo.com – Lambannya proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian oleh partai politiknya menuai sorotan mahasiswa.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Situbondo menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Situbondo, Kamis (12/11/2026). Mereka mendesak adanya kejelasan sekaligus kepastian tindak lanjut atas keputusan pemberhentian tersebut.
Mahasiswa menilai, keputusan partai politik yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan proses. Terlebih, persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa ke meja audiensi dengan pihak legislatif, tetapi hingga kini belum menunjukkan perkembangan konkret.
Ketua Aliansi BEM Situbondo, Abdul Halim, menegaskan pihaknya meminta penjelasan terbuka dari pimpinan partai politik maupun pimpinan DPRD terkait kelanjutan proses pemberhentian anggota dewan tersebut.
Menurut Halim, respons yang sebelumnya diberikan belum cukup menjawab tuntutan mahasiswa. Sebab, keputusan pemberhentian yang telah dijatuhkan partai dinilai belum diikuti langkah nyata di tingkat kelembagaan DPRD.
“Kami meminta kejelasan lebih jelas sejujurnya daripada pimpinan-pimpinan DPC ataupun pimpinan-pimpinan daripada DPRD. Karena kemarin kita sudah melaksanakan audiensi ke pihak DPRD, namun sampai sekarang itu masih belum dilaksanakan,” ujar Halim.
Ia bahkan menegaskan, tuntutan mahasiswa bukan sesuatu yang rumit. Pihaknya menginginkan status anggota DPRD yang bersangkutan segera ditindaklanjuti sesuai keputusan partai politik.
“Minimal kita dipecat aja dulu, itu saja tuntutan kita,” tegasnya.
Sorotan mahasiswa semakin menguat karena anggota DPRD yang dimaksud disebut masih menggunakan fasilitas negara. Bagi Aliansi BEM Situbondo, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian tindak lanjut sanksi pemberhentian yang telah dijatuhkan partai.
“Karena dari apa yang kita baca, oknum tersebut masih menggunakan fasilitas-fasilitas negara,” ungkapnya.
Tak ingin tuntutannya berhenti sebatas audiensi dan penyampaian aspirasi, Aliansi BEM Situbondo mengancam kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar apabila belum ada kejelasan.
“Kami akan turun kembali ke DPRD Situbondo dengan massa yang lebih banyak. Kebetulan kami juga berkoneksi dengan Ketua Korwil BEM Nusantara di Jawa Timur,” katanya.
DPRD Berdalih Menunggu Surat Resmi Partai
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbub Junaidi, menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui keputusan partai politik yang menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap salah satu anggotanya melalui Mahkamah Kehormatan Partai.
Namun, Mahbub menegaskan keputusan internal partai tidak serta-merta mengakhiri status keanggotaan seseorang di DPRD. Ada mekanisme administrasi dan tahapan hukum yang harus dilalui sebelum pemberhentian maupun PAW dapat ditetapkan.
“Secara mekanisme di tata tertib DPRD, anggota DPRD itu berhenti karena tiga hal. Pertama, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Terkait yang diberhentikan ini, salah satunya adalah diberhentikan oleh partai politiknya,” jelas Mahbub usai menemui massa aksi.
Menurutnya, DPRD belum dapat memproses PAW apabila belum menerima surat usulan resmi dari pimpinan partai politik yang bersangkutan. Surat tersebut menjadi dasar administratif untuk melanjutkan tahapan pemberhentian.
“Walaupun sudah ada pernyataan dari partai bahwa telah menjatuhkan sanksi pemberhentian, kami DPRD masih tetap harus menunggu usulan dari partai politik tersebut sebagai bukti bahwa betul-betul secara administrasi yang bersangkutan diberhentikan dan akan dilakukan pergantian antarwaktu,” terangnya.
Mahbub memastikan DPRD akan segera memproses apabila surat resmi tersebut telah diterima.
“Kalau surat dari pimpinan partai politik dari tingkatan manapun mengirimkan surat kepada kami yang isinya memberhentikan keanggotaan tersebut, pasti kami akan proses,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPRD, pimpinan memiliki waktu tujuh hari sejak surat diterima untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian sebelum meneruskannya kepada gubernur melalui bupati.
Mahbub juga memastikan bahwa anggota DPRD yang dipersoalkan mahasiswa hingga saat ini masih tercatat sebagai anggota legislatif. Sebab, belum ada keputusan pemberhentian resmi yang ditetapkan gubernur.
“Masih tetap sebagai anggota, karena tidak ada keputusan pemberhentian. Dan keputusan pemberhentian itu yang menetapkan adalah gubernur, tentunya berdasarkan usulan dari DPRD yang disampaikan melalui bupati setelah melengkapi seluruh proses administrasinya,” paparnya.
Selain surat usulan partai, proses PAW juga membutuhkan dokumen pendukung calon pengganti. Salah satunya adalah bukti calon pengganti dengan perolehan suara terbanyak berikutnya berdasarkan hasil pemilihan legislatif, yang harus dilengkapi surat resmi dan legalisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mahbub menyebut mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 157 ayat 1 sampai 8, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Ia menegaskan DPRD terus melakukan koordinasi untuk memastikan perkembangan persoalan tersebut. Namun, lembaga legislatif tidak dapat mengambil langkah administratif tanpa dokumen resmi dari partai politik.
“Kami terus koordinasi intens. Ada tuntutan, kami tanyakan apakah ada surat yang datang atau belum. Kalau belum, ya kami tidak bisa memproses. Karena urusan internal partai, DPRD secara kelembagaan tidak bisa mengintervensi. Itu merupakan kewenangan penuh dari partainya,” pungkasnya.
Kini, bola panas persoalan PAW berada di tangan partai politik yang bersangkutan. Publik menunggu, apakah keputusan pemberhentian yang telah dijatuhkan akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, atau justru terus berlarut di tengah desakan mahasiswa dan sorotan masyarakat.
Bagikan di:
