SUMENEP|DetakIndo.com- Persoalan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sumenep tidak boleh lagi dipandang sebatas persoalan ruang kelas, angka partisipasi sekolah, maupun rutinitas penyaluran anggaran. Di balik berbagai program pendidikan, masih terdapat pekerjaan besar yang menyangkut kualitas infrastruktur, efektivitas belanja pendidikan, hingga kesejahteraan guru honorer dan guru paruh waktu.
Kordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep ( BEMSU) Salman Farid menilai pemerintah daerah bersama pemerintah pusat harus melakukan evaluasi secara serius terhadap tata kelola pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi objek administrasi anggaran, tetapi harus ditempatkan sebagai investasi utama untuk menentukan masa depan masyarakat Sumenep.
“Pemerintah jangan hanya sibuk menghitung berapa anggaran yang terserap. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa banyak anak yang benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak, berapa banyak sekolah yang infrastrukturnya memenuhi standar, dan apakah guru yang menjadi ujung tombak pendidikan sudah mendapatkan kesejahteraan yang manusiawi?” ujar Kordinator BEMSU.
Infrastruktur Pendidikan Tidak Boleh Menunggu Sampai Rusak
Persoalan pertama yang harus mendapatkan perhatian serius adalah infrastruktur pendidikan.
Pemerintah tidak seharusnya menunggu sekolah mengalami kerusakan berat baru kemudian melakukan intervensi. Pola semacam ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masih cenderung reaktif, bukan preventif.
Kondisi geografis Sumenep sebagai daerah kepulauan juga menuntut pendekatan yang berbeda. Pemerataan pendidikan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam antara sekolah di wilayah daratan dengan sekolah yang berada di kepulauan.
Sekolah di wilayah kepulauan menghadapi persoalan akses, transportasi, distribusi sarana pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik, hingga keterbatasan konektivitas digital. Karena itu, kebijakan pendidikan harus berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah.
“Jangan sampai pemerintah menganggap seluruh sekolah memiliki persoalan yang sama. Sekolah di kepulauan tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama persis dengan sekolah di wilayah perkotaan. Pemerataan bukan berarti semua diberi perlakuan yang sama, tetapi setiap wilayah mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Menurut Salman, pemerintah perlu membangun sistem pemetaan kondisi sekolah yang diperbarui secara berkala. Data tersebut harus mampu menunjukkan kondisi bangunan, sanitasi, akses air bersih, fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, akses internet, hingga kebutuhan tenaga pendidik.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sekolah mana yang membutuhkan intervensi paling mendesak tanpa harus menunggu kerusakan menjadi viral atau menunggu masyarakat melakukan protes.
Anggaran Pendidikan Harus Jemput Bola
Persoalan berikutnya adalah tata kelola anggaran pendidikan.
BEMSU mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengubah paradigma pengelolaan anggaran pendidikan dari sekadar menunggu usulan menjadi aktif menjemput kebutuhan.
Menurut Kordinator BEMSU, keterbatasan kapasitas administrasi sekolah maupun pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan sebuah sekolah tertinggal dalam mendapatkan intervensi.
“Kalau negara memiliki data dan teknologi, mengapa harus selalu menunggu sekolah mengajukan usulan? Pemerintah harus jemput bola. Petakan kebutuhan sekolah, validasi datanya, tentukan prioritasnya, kemudian intervensi. Teknologi harus digunakan semaksimal mungkin agar anggaran benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” katanya.
Pemanfaatan teknologi, menurut BEMSU, dapat diarahkan pada pembangunan sistem data pendidikan yang terintegrasi. Pemerintah dapat menggabungkan data kondisi sekolah, jumlah peserta didik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan guru, kondisi sarana-prasarana, serta capaian pendidikan sebagai dasar menentukan prioritas anggaran.
Namun, digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.
“Jangan sampai pemerintah bangga karena memiliki banyak aplikasi, tetapi persoalan sekolah tetap tidak terselesaikan. Teknologi harus menjadi alat untuk mencapai ketepatan sasaran, bukan sekadar proyek administratif,” ujarnya.
Salman juga meminta agar perencanaan anggaran pendidikan lebih transparan dan dapat dipantau publik. Masyarakat berhak mengetahui sekolah mana yang mendapatkan intervensi, berapa nilai anggarannya, apa kebutuhannya, dan sejauh mana program tersebut memberikan manfaat.
Guru Honorer dan Paruh Waktu Jangan Terus Menjadi Variabel yang Dikorbankan
Selain infrastruktur dan anggaran, persoalan yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan guru paruh waktu.
Guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan. Namun, kualitas pendidikan akan sulit meningkat apabila kesejahteraan sebagian tenaga pendidik masih berada dalam kondisi rentan.
BEM se-Kabupaten Sumenep menilai pemerintah harus memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik terhadap guru honorer dan guru paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan skema kepegawaian yang berlaku.
“Tidak adil jika negara menuntut guru mencetak generasi unggul, sementara sebagian dari mereka sendiri masih menghadapi ketidakpastian mengenai pendapatan, status pekerjaan, dan masa depan kariernya,” kata Kordinator BEM se-Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru tidak semata-mata berkaitan dengan besaran pendapatan. Kepastian status, beban kerja, mekanisme pembayaran, perlindungan kerja, serta akses terhadap pengembangan kompetensi juga harus menjadi perhatian.
Pemerintah daerah juga harus memastikan tidak terjadi ketimpangan perlakuan terhadap tenaga pendidik yang memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang relatif sama.
Jangan Jadikan Pendidikan Sekadar Serapan Anggaran
Kordinator BEMSU mengingatkan agar keberhasilan pembangunan pendidikan tidak diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap.
Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan pendidikan yang berkualitas apabila perencanaannya tidak berbasis kebutuhan dan pengawasannya lemah.
Karena itu, indikator keberhasilan pendidikan harus bergeser dari sekadar *berapa rupiah yang dibelanjakan menjadi apa yang berubah setelah anggaran dibelanjakan*.
Apakah sekolah menjadi lebih layak? Apakah anak-anak mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik? Apakah akses pendidikan di kepulauan semakin mudah? Apakah guru semakin sejahtera? Apakah kualitas pembelajaran meningkat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran utama pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan.
Aliansi BEM Sumenep: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Hadir
BEM se-Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh dikerjakan secara parsial.
Pemerintah pusat harus lebih aktif memastikan kebijakan dan anggaran nasional benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan. Sementara pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk memetakan persoalan secara objektif dan tidak terjebak pada pola perencanaan yang hanya menunggu proposal.
“Pendidikan Sumenep tidak membutuhkan seremoni yang banyak, tetapi membutuhkan keberanian pemerintah untuk melihat persoalan secara jujur. Negara harus hadir sebelum sekolah rusak, sebelum anak putus sekolah, dan sebelum guru kehilangan harapan. Jangan menunggu masyarakat berteriak baru pemerintah bergerak,” tegas Kordinator BEM se-Kabupaten Sumenep.
BEM se-Kabupaten Sumenep juga mendorong adanya evaluasi terbuka terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah, khususnya terkait pemerataan infrastruktur, ketepatan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, serta kesejahteraan guru honorer dan paruh waktu.
Pendidikan, pada akhirnya, bukan sekadar urusan pemerintah, sekolah, dan guru. Pendidikan adalah fondasi masa depan daerah.
Jika pemerintah gagal memastikan pendidikan yang layak hari ini, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sekolah, melainkan masa depan generasi Sumenep itu sendiri.
Kordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep
_Salman Farid_
