Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa

Iklan 160x600

Surat Permohonan Dana Picu Polemik, KNPI Sumenep Pertimbangkan Langkah Hukum soal Identitas Organisasi

SUMENEP | Detakindo.com – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep mulai mempertimbangkan langkah hukum menyusul beredarnya surat permohonan bantuan dana

Foto: Ketua DPD KNPI Sumenep Khairul Umam.

SUMENEP | Detakindo.com – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep mulai mempertimbangkan langkah hukum menyusul beredarnya surat permohonan bantuan dana tertanggal 20 November 2026 yang menggunakan identitas dan atribut KNPI.

Sikap tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang digelar DPD KNPI Sumenep pada Sabtu (21/11/2026), bertempat di Kantor DPD KNPI Sumenep, Jalan Dr. Cipto Nomor 19, Kolor, Kabupaten Sumenep.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas persoalan penggunaan identitas kelembagaan KNPI yang sebelumnya telah mendapat klarifikasi resmi dari DPD KNPI Sumenep.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Sumenep, Khairul Umam, mengatakan pihaknya telah melakukan pencermatan dan pencocokan terhadap dokumen legalitas AHU serta Sertifikat Merek KNPI yang dimiliki organisasi.

Dari hasil pencermatan tersebut, DPD KNPI Sumenep menilai perlu mempertimbangkan langkah hukum terhadap penggunaan identitas dan atribut KNPI yang dinilai tidak memiliki kejelasan legitimasi organisasi.

“Persoalan ini sudah kami bahas dalam rapat terbatas. Setelah melakukan pencermatan dan pencocokan dengan dokumen legalitas AHU serta Sertifikat Merek KNPI yang kami miliki, kami memandang perlu mempertimbangkan langkah hukum terhadap penggunaan identitas dan atribut KNPI yang tidak memiliki kejelasan legitimasi organisasi,” tegas Khairul Umam.

Meski demikian, DPD KNPI Sumenep tidak akan mengambil langkah secara sepihak. Pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan DPD KNPI Jawa Timur dan DPP KNPI untuk mendapatkan petunjuk serta arahan terkait langkah hukum yang tepat.

Khairul Umam menegaskan, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga marwah, legalitas, dan kehormatan organisasi agar identitas KNPI tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi kelembagaan.

“Prinsipnya, kami ingin menjaga marwah, legalitas, dan kehormatan organisasi. Tidak ada LSM KNPI dalam struktur kelembagaan KNPI. Setiap pihak tentu memiliki hak untuk mendirikan organisasi, tetapi tidak serta-merta memiliki kewenangan menggunakan atau mengatasnamakan struktur dan identitas kelembagaan KNPI,” pungkasnya.

Dengan perkembangan tersebut, DPD KNPI Sumenep membuka kemungkinan menempuh jalur hukum setelah memperoleh arahan dari struktur organisasi di tingkat provinsi maupun pusat. (Qi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan 160x600

Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa