Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa

Iklan 160x600

Pemadaman Listrik Berulang di Kangean Tuai Kritik, Aktivis: Jangan Normalisasi Kegelapan di Kepulauan

SUMENEP | Detakindo.com – Pemadaman listrik yang berulang kali terjadi di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan. Pasokan listrik yang tidak stabil dinilai

Foto: Ilustrasi AI

SUMENEP | Detakindo.com – Pemadaman listrik yang berulang kali terjadi di wilayah Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan. Pasokan listrik yang tidak stabil dinilai telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan rumah tangga, pendidikan, perekonomian hingga pelayanan kesehatan.

Kondisi tersebut memantik kritik dari aktivis kepulauan, Ach. Fadlan Masykuri. Ia menilai persoalan listrik di Kangean tidak bisa terus dianggap sebagai gangguan teknis biasa yang cukup dijelaskan dengan alasan kerusakan mesin atau kendala operasional.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dipenuhi melalui pelayanan yang layak, stabil, dan berkelanjutan. Karena itu, pemadaman yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelayanan kelistrikan di wilayah kepulauan.

“Listrik bukan sekadar lampu yang menyala di rumah masyarakat. Ada aktivitas ekonomi yang bergantung pada listrik, ada anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar, ada kebutuhan rumah tangga, bahkan pelayanan kesehatan yang membutuhkan pasokan listrik. Ketika listrik padam, banyak aspek kehidupan masyarakat ikut terganggu,” tegas Fadlan.

Ia juga menyoroti pemadaman yang kerap terjadi menjelang maupun saat Magrib. Menurutnya, kondisi tersebut semakin dirasakan masyarakat karena bertepatan dengan waktu keluarga mempersiapkan kebutuhan berbuka, menjalankan ibadah, dan menyelesaikan aktivitas rumah tangga.

“Bayangkan ketika masyarakat sedang mempersiapkan diri menyambut Magrib, tiba-tiba listrik padam. Rumah menjadi gelap, aktivitas terganggu, anak-anak kesulitan belajar, dan kegiatan ekonomi ikut terhambat. Apakah kondisi seperti ini harus terus dianggap biasa bagi masyarakat Kangean?” ujarnya.

Bukan Sekadar Gangguan Teknis, Ada Hak Konsumen yang Harus Dipenuhi

Fadlan menegaskan, persoalan kelistrikan di Kangean bukan hanya berkaitan dengan gangguan teknis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat sebagai konsumen.

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 28 yang mengatur kewajiban penyedia tenaga listrik untuk memenuhi standar mutu dan keandalan serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b juga mengatur hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang baik serta mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Menurutnya, ketentuan tersebut harus diwujudkan dalam pelayanan nyata, bukan sekadar menjadi aturan tertulis.

“Jangan sampai regulasi hanya menjadi tulisan di atas kertas. Undang-undang sudah mengatur kewajiban penyedia tenaga listrik dan hak konsumen. Masyarakat tidak cukup hanya diberi penjelasan, tetapi membutuhkan kepastian dan pembuktian melalui pelayanan yang nyata,” katanya.

PLN Diminta Berbenah, Pemkab Sumenep Jangan Diam

Lebih lanjut, Fadlan mempertanyakan keseriusan PLN dalam menangani persoalan kelistrikan di Kangean. Ia meminta agar setiap gangguan disertai langkah penyelesaian yang jelas, bukan hanya penjelasan teknis yang terus berulang.

Jika persoalan bersumber dari mesin pembangkit, menurutnya, perbaikan harus segera dilakukan. Begitu pula apabila kapasitas pembangkit tidak mencukupi atau terdapat masalah pada jaringan distribusi.

“Kalau persoalannya ada pada mesin pembangkit, lakukan perbaikan secara serius. Kalau kapasitas pembangkit tidak mencukupi, harus ada peningkatan. Kalau jaringan distribusi bermasalah, segera benahi. Jangan sampai alasan teknis menjadi jawaban yang terus diulang, sementara masyarakat tidak pernah mendapatkan kepastian kapan persoalan ini benar-benar diselesaikan,” kritiknya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi geografis Kangean sebagai wilayah kepulauan tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan pelayanan publik yang berbeda dari wilayah daratan.

Menurutnya, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas dasar, termasuk pasokan listrik yang memadai. Pemerataan pembangunan tidak akan bermakna apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

Atas kondisi tersebut, Fadlan mendesak PLN Kangean dan jajaran PLN di tingkat kabupaten maupun regional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas pembangkit, pasokan listrik, jaringan distribusi, serta sistem penanganan gangguan.

Ia juga meminta PLN terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman, estimasi pemulihan, hingga rencana perbaikan jangka panjang.

Tak hanya PLN, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga diminta mengambil peran melalui pengawasan dan koordinasi sesuai kewenangannya agar persoalan kelistrikan di Kangean tidak terus berlarut-larut.

“Jangan biarkan masyarakat Kangean terus hidup dalam ketidakpastian. Kepulauan bukan wilayah kelas dua yang boleh mendapatkan pelayanan seadanya. PLN harus membuktikan tanggung jawabnya melalui perbaikan nyata,” tegasnya.

Fadlan bahkan mempertanyakan kehadiran PLN dan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.

“Ke mana PLN Kangean ketika masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan listrik? Dan ke mana pemerintah daerah ketika masyarakat kepulauan membutuhkan kehadiran serta keberpihakan negara? Apakah masyarakat harus terus menunggu sampai persoalan ini semakin parah baru kemudian mendapatkan perhatian?” tandasnya.

Ia menegaskan, masyarakat Kangean tidak sedang menuntut keistimewaan. Mereka hanya menginginkan hak yang sama untuk menikmati pelayanan listrik yang layak, stabil, dan berkelanjutan.

“Jangan normalisasi kegelapan di wilayah kepulauan. Jangan jadikan jarak geografis sebagai alasan untuk mengabaikan hak masyarakat. Kangean juga bagian dari Indonesia, dan masyarakatnya berhak menikmati terang pembangunan, bukan terus-menerus menghadapi gelapnya ketidakpastian pelayanan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan 160x600

Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa