JAKARTA | Detakindo.com – Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pesan serius mengenai arah demokrasi dan masa depan politik Indonesia. Ia mengingatkan bahwa perebutan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan segala cara, terlebih jika mengabaikan nilai moral dan etika berpolitik.
Pesan tersebut disampaikan SBY melalui unggahan di akun X pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan kegelisahan terhadap kondisi politik nasional yang dinilainya semakin memprihatinkan.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral,” tulis SBY.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran apabila praktik politik yang mengabaikan moralitas terus berlangsung. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi membuat masyarakat kehilangan rasa aman dan ketenteraman ketika hidup di negaranya sendiri.
Pernyataan SBY tidak berhenti pada kritik. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan kembali praktik politik yang berlandaskan keadaban, etika, dan nilai-nilai kebangsaan.
“Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban,” lanjutnya.
SBY menyebut seruan tersebut sebagai panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat. Ia berharap Presiden Prabowo memperoleh kekuatan dan tuntunan dalam menjalankan misi tersebut.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak semata-mata berbicara tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan.
Dalam kehidupan bernegara, perbedaan pandangan politik semestinya tidak menghilangkan etika, penghormatan terhadap hukum, serta tanggung jawab kepada masyarakat.
Seruan SBY pun menempatkan persoalan etika politik sebagai salah satu hal penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia ke depan. Sebab, kekuasaan yang tidak disertai tanggung jawab moral berisiko menjauhkan politik dari tujuan utamanya, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat.
Bagikan di:
