YOGYAKARTA | Detakindo.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), PC PMII DIY menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai mengancam demokrasi, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta hak-hak masyarakat.
Melalui aksi massa, PC PMII DIY menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah. Sikap tersebut dilandasi kegelisahan terhadap berbagai persoalan, mulai dari proyek pembangunan yang berpotensi merugikan masyarakat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dugaan tindakan represif aparat terhadap warga yang menyampaikan aspirasi.
PC PMII DIY menegaskan bahwa pemerintah harus kembali pada mandat konstitusi, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Pembangunan, menurut mereka, tidak boleh hanya menguntungkan segelintir kelompok, sementara masyarakat harus menanggung dampak sosial, ekonomi, dan ekologis.
“Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan oligarki maupun menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu,” demikian sikap kritis yang disampaikan PC PMII DIY.
Soroti Pembangunan, KKN, dan Kerusakan Lingkungan
Dalam tuntutan pertamanya, PC PMII DIY mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan rakyat, mengabaikan hak masyarakat, memicu konflik agraria, serta menimbulkan kerusakan lingkungan.
Mereka juga menuntut pemberantasan KKN melalui penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Pemerintah diminta membersihkan institusi negara dari praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Persoalan karhutla turut menjadi perhatian. PC PMII DIY mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, disertai penanganan yang serius, terukur, dan bertanggung jawab, termasuk pemulihan lingkungan serta perlindungan bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, mereka menuntut penghentian segala bentuk pengrusakan dan perampasan ruang hidup rakyat. Hak masyarakat atas tanah, lingkungan, dan sumber penghidupan harus dilindungi, sementara kebijakan penggusuran yang mengabaikan hak-hak warga harus dihentikan.
Desak Supremasi Sipil dan Reformasi Polri
Di bidang demokrasi dan penegakan hukum, PC PMII DIY menyoroti pentingnya supremasi sipil. Mereka mendesak agar TNI kembali menjalankan fungsi pertahanan negara sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya itu, reformasi total birokrasi Polri juga menjadi tuntutan. Kepolisian dinilai perlu terus didorong menjadi institusi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan serta pelayanan masyarakat.
PC PMII DIY turut mengecam segala bentuk kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Bagi mereka, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijamin negara. Kritik terhadap pemerintah tidak semestinya diperlakukan sebagai ancaman, melainkan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dalam kehidupan demokrasi.
Pendidikan Gratis hingga Keadilan Ekonomi
Di sektor sosial dan ekonomi, PC PMII DIY mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis serta pelayanan dasar yang berkualitas dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan dan pelayanan dasar, menurut mereka, merupakan hak warga negara yang tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi.
Mereka juga menuntut terwujudnya keadilan ekonomi dan penghentian praktik politik yang menguntungkan oligarki. Pengelolaan sumber daya nasional harus benar-benar diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mempersempit kesenjangan sosial, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, dalam konteks pembangunan di tingkat lokal, PC PMII DIY mendorong terwujudnya otonomi desa yang sejati. Desa harus memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan serta mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri, demokratis, dan berkeadilan.
Hari Sumpah Pemuda Jadi Momentum Perlawanan
PC PMII DIY menegaskan bahwa sepuluh tuntutan tersebut bukan sekadar daftar aspirasi, melainkan peringatan kepada pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.
Menurut mereka, demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan umum, sementara suara masyarakat diabaikan dan hak-hak sipil terus menghadapi ancaman.
Gerakan mahasiswa, lanjut mereka, memiliki tanggung jawab historis untuk mengawal jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan yang dinilai menyimpang, serta berdiri bersama masyarakat yang hak-haknya terancam.
Sikap kritis mahasiswa disebut bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan upaya menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.
Dalam pernyataan penutupnya, PC PMII DIY menegaskan bahwa pemuda tidak boleh berdiam diri ketika ketidakadilan terjadi, ruang hidup masyarakat terancam, dan demokrasi kehilangan substansinya.
“PEMUDA MELAWAN REZIM!” menjadi seruan yang menutup pernyataan sikap PC PMII DIY pada momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Seruan tersebut sekaligus menegaskan pesan bahwa peran pemuda tidak cukup hanya menjadi simbol dalam seremoni kebangsaan. Pemuda harus tetap menjadi kekuatan kritis yang mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagikan di:
