
SUMENEP | Detakindo.com – Kabupaten Sumenep memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (migas) yang melimpah. Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum diimbangi dengan kejelasan perjuangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan hak ekonomi masyarakat, terutama melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Participating Interest (PI) 10 persen.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep. Mahasiswa secara khusus mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah mengawal hak fiskal dan peluang partisipasi ekonomi daerah dari aktivitas industri hulu migas di sekitar wilayah Kepulauan Sumenep.
Aliansi BEM Sumenep menilai DBH dan PI Migas bukan sekadar persoalan administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat pembangunan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Namun, dalam audiensi tersebut, penjelasan dari Bagian Sumber Daya Alam (SDA) dan Perekonomian dinilai belum memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan, tahapan, hingga realisasi kedua agenda strategis tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan dan kesiapan perangkat daerah dalam menguasai data serta memperjuangkan kepentingan ekonomi Kabupaten Sumenep dari sektor migas.
DBH Migas Dipertanyakan, Pemkab Diminta Buka Data
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Aliansi BEM Sumenep mempertanyakan posisi Kabupaten Sumenep dalam mekanisme pembagian DBH, baik sebagai daerah penghasil maupun daerah berbatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mahasiswa juga meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan DBH Migas, mulai dari data lifting, komponen penerimaan, formula pembagian, besaran alokasi hingga realisasi yang diterima pemerintah daerah.
Menurut Aliansi BEM Sumenep, pemerintah daerah tidak boleh hanya bersikap pasif menunggu penetapan alokasi dari pemerintah pusat. Pemkab harus proaktif mengidentifikasi seluruh peluang hak fiskal daerah dan memperjuangkannya melalui kajian serta advokasi yang terukur.
Terlebih, terdapat aktivitas industri migas lepas pantai di kawasan sekitar Kepulauan Sumenep. Kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengkaji secara serius status kewilayahan dan peluang penerimaan daerah berdasarkan regulasi yang berlaku.
Mahasiswa mempertanyakan apakah hak fiskal Kabupaten Sumenep selama ini telah diperoleh secara optimal atau justru masih terdapat peluang yang belum diperjuangkan.
Aliansi BEM Sumenep pun mendesak pemerintah membuka data dan dasar perhitungan DBH Migas kepada publik, melakukan evaluasi terhadap peluang penerimaan daerah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Selain itu, transparansi penggunaan DBH Migas juga menjadi tuntutan penting agar manfaat penerimaan tersebut dapat dirasakan masyarakat, khususnya warga di wilayah kepulauan yang berada dekat dengan aktivitas industri migas.
PI 10 Persen Sejak 2023, Mana Kepastian Realisasinya?
Tak hanya DBH Migas, ketidakjelasan perkembangan Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Sepanjang/Pagerungan Utara juga menjadi perhatian serius mahasiswa.
Persoalan ini dinilai semakin penting karena telah terdapat kesepakatan terkait penawaran PI 10 persen pada 22 November 2023 di Gedung Negara Grahadi.
Aliansi BEM Sumenep mempertanyakan sejauh mana kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebab, setelah berjalan sejak 2023, masyarakat masih membutuhkan penjelasan mengenai tahapan yang telah diselesaikan, kendala yang dihadapi, kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga target realisasinya.
Bagi mahasiswa, PI 10 persen bukan sekadar peluang memperoleh tambahan pendapatan daerah. Lebih dari itu, PI merupakan instrumen partisipasi daerah dalam kegiatan usaha hulu migas melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, proses tersebut membutuhkan kesiapan kelembagaan, kemampuan pengelolaan, strategi pembiayaan, serta pengawalan kebijakan yang serius.
Aliansi BEM Sumenep menilai kesepakatan yang telah berlangsung sejak 2023 tidak boleh berhenti sebagai dokumen kesepahaman tanpa kepastian pelaksanaan.
Jika kesepakatan sudah ada sejak 22 November 2023, mengapa perkembangan, tahapan, kendala, dan target realisasinya belum dapat dijelaskan secara terang kepada publik?
Atas dasar itu, mahasiswa mendesak Pemkab Sumenep membuka perkembangan proses PI 10 persen, menjelaskan kesiapan BUMD dan skema pembiayaan, serta menyusun peta jalan atau roadmap yang memiliki target waktu penyelesaian.
Bagian SDA dan Perekonomian Ikut Disorot
Bagi Aliansi BEM Sumenep, persoalan DBH dan PI Migas tidak semata-mata berkaitan dengan besaran pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Aktivitas industri migas di sekitar wilayah kepulauan seharusnya memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat. Kekayaan alam tidak boleh hanya menjadi komoditas ekonomi, sementara masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya tidak memperoleh manfaat yang sepadan.
Penerimaan dari sektor migas semestinya dapat memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Namun, seluruh tujuan tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan hak fiskal dan peluang partisipasi ekonomi daerah.
Mahasiswa menegaskan masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji bahwa sektor migas akan menjadi sumber kesejahteraan. Yang dibutuhkan adalah bukti berupa keterbukaan data, kepastian kebijakan, dan langkah nyata pemerintah.
Tujuh Tuntutan Aliansi BEM Sumenep
Berdasarkan hasil audiensi dan berbagai persoalan yang disoroti, Aliansi BEM Sumenep menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Pertama, mendesak pemerintah daerah serius memperjuangkan optimalisasi hak fiskal melalui mekanisme DBH Migas sesuai peraturan perundang-undangan.
Kedua, menuntut transparansi data dan dasar perhitungan DBH Migas, termasuk data lifting, klasifikasi daerah, komponen penerimaan, alokasi, dan realisasi.
Ketiga, mendesak kepastian perkembangan PI 10 persen pada Wilayah Kerja Sepanjang/Pagerungan Utara sejak kesepakatan 22 November 2023.
Keempat, menuntut keterbukaan informasi mengenai kesiapan BUMD, skema kelembagaan, pembiayaan, kendala, dan target penyelesaian PI.
Kelima, mendesak evaluasi kinerja Bagian SDA dan Perekonomian dalam mengawal kepentingan daerah di sektor migas.
Keenam, menuntut adanya peta jalan yang terukur untuk memastikan optimalisasi manfaat ekonomi sektor migas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.
Ketujuh, mendesak pemerintah menjamin transparansi dan pemerataan manfaat sumber daya alam, terutama bagi masyarakat wilayah kepulauan.
Aliansi BEM Sumenep menegaskan audiensi tersebut bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengawalan yang lebih serius terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal persoalan DBH dan PI Migas hingga pemerintah mampu memberikan penjelasan transparan, data yang dapat diuji, serta langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Sumenep tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah kekayaan migasnya sendiri. Sumber daya alam harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan sekadar sumber pendapatan.”







