Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa

Iklan 160x600

BEM Sumenep Soroti Kelangkaan BBM dan Ketimpangan Pembangunan, Pemda Dituntut Buka Data

SUMENEP | Detakindo.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus berulang serta ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah

BEM Sumenep saat menggelar audiensi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Senin (16/11/2026), membahas persoalan kelangkaan BBM dan ketimpangan pembangunan infrastruktur wilayah daratan dan kepulauan.

SUMENEP | Detakindo.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus berulang serta ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan. Dua persoalan tersebut dinilai menjadi cerminan belum optimalnya tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Sumenep.

Sorotan itu disampaikan dalam audiensi BEM Sumenep bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep pada 16 November 2026. Dalam forum tersebut, mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendesak pemerintah memberikan penjelasan konkret sekaligus memastikan adanya langkah penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

BEM Sumenep menilai masyarakat tidak bisa terus dibebani persoalan distribusi, keterbatasan kewenangan, maupun proses birokrasi tanpa kepastian penyelesaian.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kelangkaan BBM yang kembali terjadi di sejumlah wilayah. Pada akhir Oktober 2026, beberapa SPBU, di antaranya SPBU Ganding, Batuan, dan Kolor, dilaporkan mengalami kekosongan stok.

Berdasarkan penelusuran awal BEM Sumenep terhadap tiga dari total 14 SPBU, ditemukan indikasi pola kekosongan BBM yang berulang, khususnya menjelang akhir bulan.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi. Bahkan, terganggunya distribusi BBM berpotensi meningkatkan biaya operasional dan membebani perekonomian masyarakat kecil.

Dalam audiensi, Kabag SDM, Supriyadi, menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi BBM dipengaruhi perubahan rute pengiriman yang berdampak terhadap kelancaran pasokan ke Kabupaten Sumenep.

Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa pengawasan SPBU dilakukan melalui koordinasi dalam grup komunikasi yang melibatkan kepala SPBU dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah mengaku telah mengajukan surat rekomendasi kepada Pertamina untuk mengupayakan penambahan kuota BBM.

Namun, bagi BEM Sumenep, penjelasan tersebut belum menjawab akar persoalan.

Mahasiswa mempertanyakan efektivitas pengawasan yang selama ini dilakukan. Sebab, jika koordinasi sudah berjalan, seharusnya pemerintah memiliki mekanisme antisipasi agar kekosongan stok tidak terus berulang.

BEM Sumenep juga meminta pemerintah membuka data kebutuhan riil BBM masyarakat, kuota yang dialokasikan, hingga realisasi penyaluran di masing-masing SPBU.

“Pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada komunikasi melalui grup koordinasi. Pengawasan harus dibuktikan melalui pemeriksaan stok, evaluasi distribusi, keterbukaan data, dan tindakan nyata terhadap setiap indikasi penyimpangan,” tegas BEM Sumenep dalam pernyataan sikapnya.

Mahasiswa mendesak pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak terkait mengevaluasi kecukupan kuota BBM, memperketat pengawasan distribusi, menyiapkan mekanisme mitigasi krisis pasokan, serta membuka informasi kuota dan realisasi penyaluran BBM kepada publik.

Selain persoalan BBM, BEM Sumenep turut menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan dan pemerataan fasilitas publik antara wilayah daratan dan kepulauan.

Menurut mahasiswa, karakteristik geografis Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan tidak cukup hanya menjadi narasi dalam dokumen perencanaan, tetapi harus dibuktikan melalui alokasi anggaran dan realisasi program yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, BEM Sumenep mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan dan penyerapan anggaran desa agar pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal itu, pemerintah daerah menjelaskan bahwa diperlukan pemetaan kewenangan antara jalan desa dan jalan kabupaten. Pemerintah juga menyampaikan tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan, termasuk jalan yang berada dalam kewenangan desa.

Sementara itu, terkait pembangunan wilayah kepulauan, pemerintah menyebut Bupati memberikan perhatian terhadap sembilan pulau berpenghuni. Bahkan, dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa perhatian pembangunan terhadap wilayah kepulauan telah mencapai lebih dari 60 persen.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan dari mahasiswa. BEM Sumenep meminta pemerintah menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut, besaran anggaran yang dialokasikan, infrastruktur yang telah dibangun, hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat kepulauan.

“Angka capaian pembangunan tidak boleh berhenti sebagai klaim administratif. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa angka tersebut sejalan dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

BEM Sumenep menilai persoalan kewenangan tidak boleh terus dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian kebutuhan infrastruktur masyarakat. Begitu pula penyusunan Perbup harus memiliki kejelasan substansi, target penyelesaian, dan kepastian implementasi.

Minta Pemerintah Tidak Berhenti pada Janji

BEM Sumenep menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan akhir dari perjuangan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Setiap penjelasan yang disampaikan dalam forum harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur.

Mahasiswa mengingatkan agar pemerintah tidak menyamakan koordinasi dengan pengawasan, pengajuan surat dengan penyelesaian masalah, maupun angka capaian pembangunan dengan bukti pemerataan tanpa transparansi.

Dalam pernyataan sikapnya, BEM Sumenep menyampaikan enam tuntutan utama. Di antaranya mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, membuka transparansi kuota dan realisasi distribusi, memperkuat pengawasan SPBU, mempercepat penyelesaian regulasi perbaikan jalan, serta memastikan pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan.

BEM Sumenep juga meminta pemerintah daerah menyampaikan tindak lanjut konkret atas seluruh persoalan yang telah dibahas dalam audiensi.

“Bagi kami, mahasiswa bukan sekadar mitra diskusi pemerintah, melainkan bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” demikian pernyataan BEM Sumenep.

Mahasiswa menegaskan, hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak, ketersediaan energi, dan pembangunan yang berkeadilan bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.

BEM Sumenep pun mengingatkan agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari lemahnya tata kelola pemerintahan.

BEM Sumenep: Mengawal Kebijakan, Menagih Tanggung Jawab, dan Memperjuangkan Keadilan bagi Masyarakat.(Qi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan 160x600

Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa