Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa

Iklan 160x600

Empat Persoalan Warga Masih Membayangi Sumenep, PAN Soroti Kekeringan hingga Ancaman Abrasi

SUMENEP | Detakindo.com – Persoalan kebutuhan dasar masyarakat kembali menjadi catatan penting dalam hasil reses DPRD Kabupaten Sumenep. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menemukan sedikitnya

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep, Hairul Anwar.

SUMENEP | Detakindo.com – Persoalan kebutuhan dasar masyarakat kembali menjadi catatan penting dalam hasil reses DPRD Kabupaten Sumenep. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menemukan sedikitnya empat persoalan yang membutuhkan penanganan serius pemerintah daerah, mulai dari kekeringan, kerusakan jalan, ancaman abrasi pantai hingga minimnya penerangan jalan umum (PJU).

Temuan tersebut merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota Fraksi PAN selama Reses I Tahun Sidang 2026, pada 9–16 November 2026 di daerah pemilihan masing-masing.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menyampaikan bahwa berbagai keluhan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses. Pemerintah daerah dinilai perlu memberikan respons nyata karena persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan langsung dengan kebutuhan dan keselamatan warga.

Salah satu persoalan yang cukup mendesak adalah kekeringan. Di sejumlah wilayah, masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat sumber air yang terus menyusut, bahkan sebagian mengering.

Situasi itu memaksa warga menempuh jarak lebih jauh dan mengeluarkan biaya tambahan demi memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kondisi semakin berat karena kekeringan turut mengancam keberlangsungan pertanian dan meningkatkan risiko gagal panen.

Desa Montorna dan Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, menjadi dua wilayah yang secara khusus disoroti dalam laporan Fraksi PAN.

Hairul menilai, penanganan terhadap masyarakat terdampak masih membutuhkan peningkatan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan penanganan sementara, tetapi juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui pembangunan sumur bor, distribusi air bersih serta bantuan bagi petani yang terdampak kekeringan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kondisi jalan poros penghubung antardesa yang berstatus jalan kabupaten. Kerusakan pada sejumlah ruas jalan dinilai menghambat aktivitas masyarakat, termasuk perjalanan menuju sekolah, akses pelayanan kesehatan hingga distribusi hasil pertanian.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum, segera mengambil langkah konkret dengan memasukkan rehabilitasi jalan rusak ke dalam program prioritas pembangunan.

PAN juga menekankan pentingnya kejelasan jadwal pengerjaan dan alokasi anggaran. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian bahwa kerusakan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan benar-benar masuk dalam agenda penanganan pemerintah.

Di kawasan pesisir, perhatian Fraksi PAN tertuju pada ancaman abrasi dan gelombang pasang. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merusak lahan, tetapi juga mengancam permukiman penduduk serta sarana pendukung aktivitas nelayan.

Pembangunan tangkis laut dan rehabilitasi bangunan pelindung pantai dinilai menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan abrasi dan gelombang pasang cukup tinggi.

Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar ancaman kerusakan kawasan pesisir tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Sementara itu, persoalan penerangan jalan umum juga menjadi keluhan yang ditemukan dalam kegiatan reses. Sejumlah ruas jalan utama masih memiliki lampu PJU yang padam, bahkan beberapa lokasi belum dilengkapi fasilitas penerangan.

Bagi masyarakat, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran ketika beraktivitas pada malam hari. Selain mengganggu kenyamanan, jalan yang minim penerangan juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas.

Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan pendataan terhadap seluruh titik PJU yang mengalami kerusakan maupun belum terpasang. Perbaikan secara berkala harus diimbangi dengan penyediaan anggaran pemeliharaan dan penambahan lampu penerangan yang memadai.

Dalam laporan hasil resesnya, Fraksi PAN turut mengingatkan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi agenda rutin anggota legislatif.

Aspirasi yang telah dihimpun harus menjadi bagian dari perjuangan politik wakil rakyat sekaligus bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan dan menentukan prioritas anggaran.

Fraksi PAN berharap empat persoalan tersebut mendapatkan tindak lanjut melalui program pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah. Dengan begitu, hasil reses tidak hanya tercatat dalam dokumen laporan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebagai informasi, Reses I Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumenep Tahun Sidang 2026 berlangsung pada 9 hingga 16 November 2026 di daerah pemilihan masing-masing anggota.

Fraksi PAN DPRD Sumenep terdiri atas Musahwi dari Dapil 1, H. Faisal Muhlis dari Dapil 2, Siti Hosna dari Dapil 3, Hairul Anwar dari Dapil 4, serta Gunaifi Syarif Arrodhy dari Dapil 6. (Qi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan 160x600

Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa