Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa

Iklan 160x600

Fraksi PPP DPRD Sumenep Ungkap Segudang Persoalan Warga, dari Ancaman Abrasi hingga Kelangkaan Pupuk

SUMENEP | Detakindo.com – Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, kerusakan infrastruktur, ancaman abrasi, hingga kelangkaan pupuk menjadi sederet persoalan yang mengemuka dalam laporan

Fraksi PPP DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil serap aspirasi masyarakat dalam Rapat Paripurna Reses I Tahun Sidang 2026.

SUMENEP | Detakindo.com – Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, kerusakan infrastruktur, ancaman abrasi, hingga kelangkaan pupuk menjadi sederet persoalan yang mengemuka dalam laporan hasil reses Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumenep.

Berbagai persoalan tersebut merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota Fraksi PPP melalui kegiatan turun ke bawah (turba) dan serap aspirasi selama masa Reses I Tahun Sidang 2026.

Dalam laporan yang disampaikan pada Rabu (18/11/2026), Fraksi PPP menegaskan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang dinilai membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.

Aspirasi yang dihimpun dari sejumlah daerah pemilihan (dapil) tidak hanya menyangkut pembangunan jalan, tetapi juga kebutuhan air bersih, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian, hingga perlindungan kawasan pesisir.

Banjir, Jembatan Rusak dan Kebutuhan Air Bersih

Di Dapil I, persoalan kebencanaan menjadi salah satu perhatian utama. Berdasarkan hasil serap aspirasi dan data BPBD Kabupaten Sumenep, Desa Pinggir Papas, Karang Anyar, dan Kalianget Barat masuk zona merah dengan tingkat kerawanan bencana alam sangat tinggi, termasuk ancaman angin puting beliung.

Fraksi PPP meminta BPBD melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk melindungi keselamatan masyarakat dari berbagai kemungkinan bencana.

Selain itu, masyarakat mengusulkan normalisasi Kali Marengan dan saluran menuju laut Kalianget karena dinilai menghambat aliran air ketika pasang.

Rehabilitasi drainase perkotaan sepanjang Jalan Raya Kalianget serta sejumlah titik di wilayah perkotaan dan Kecamatan Batuan juga menjadi kebutuhan mendesak. Genangan air saat hujan deras disebut kerap terjadi di sejumlah desa, salah satunya akibat pembangunan perumahan yang semakin masif dan menutup area resapan air.

Persoalan infrastruktur lainnya adalah kondisi jembatan penghubung Desa Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, dengan Desa Poja, Kecamatan Gapura, yang dinilai sudah tidak layak dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Warga juga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, rabat beton, plengsengan, jalan desa, serta lampu penerangan jalan. Sementara masyarakat Kecamatan Talango berharap pemerintah membangun sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih.

Pemberdayaan petani garam di Kecamatan Kalianget, peningkatan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan, serta pengembangan UMKM turut menjadi bagian dari aspirasi Dapil I.

Pelayanan Kesehatan hingga Infrastruktur Pendidikan Jadi Perhatian

Di Dapil III, masyarakat menaruh perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu menjadi rumah sakit rujukan bagi berbagai daerah dan puskesmas. Harapan itu disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kasus dugaan malapraktik yang terjadi beberapa minggu terakhir.

Fraksi PPP juga menilai perlu adanya penyederhanaan administrasi pelayanan, baik di RSUD maupun puskesmas, agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan kesehatan.

Di sektor infrastruktur, masyarakat Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk, dan Pragaan mengusulkan pelebaran serta perbaikan jalan, pengerasan jalan rabat, pembangunan tebing, hingga jembatan penghubung antardesa.

Sejumlah desa yang disebut membutuhkan perhatian meliputi Ganding, Talaga, Karay, Gadubararat, Gadu Timur, Guluk-Guluk, Bragung, dan Ketawang Laok.

Sektor pertanian juga menjadi perhatian. Masyarakat berharap pemerintah menambah kuota bantuan berupa mesin pertanian, bibit ternak, jalan pertanian, serta berbagai kebutuhan penunjang produktivitas petani.

Tak hanya itu, rehabilitasi masjid, sekolah, dan pondok pesantren menjadi aspirasi yang cukup kuat disuarakan masyarakat. Mengingat banyaknya lembaga pendidikan, pesantren, dan masjid di Dapil III yang dinilai belum tersentuh program bantuan pemerintah.

Persoalan drainase juga muncul di Kecamatan Guluk-Guluk. Masyarakat membutuhkan pembangunan saluran air yang memadai, terutama di kawasan Pondok Pesantren Annuqayah, mulai dari daerah Latee menuju Lubangsa Utara yang kerap mengalami genangan air.

Sementara di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, masyarakat membutuhkan bantuan pengeboran air bersih. Kebutuhan air di wilayah tersebut tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi juga untuk menunjang peternakan ayam petelur milik warga.

Petugas Vaksinasi Hewan hingga Jalan Rusak Dikeluhkan

Bergeser ke Dapil IV, masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan petugas vaksinasi atau suntik hewan di lapangan.

Fraksi PPP meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, mengevaluasi petugas yang bertugas di lapangan. Sebab, masyarakat mengeluhkan petugas yang kerap datang tidak tepat waktu dan dinilai kurang ramah dalam memberikan pelayanan.

Selain itu, kebutuhan bantuan air bersih juga banyak diusulkan masyarakat Dapil IV.

Kerusakan jalan dan kebutuhan pengerasan jalan rabat menjadi persoalan berikutnya. Aspirasi tersebut antara lain datang dari Desa Bukabu, Kecamatan Ambunten, Desa Duko, Kecamatan Rubaru, serta Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan.

Kondisi jalan yang rusak dan licin dinilai menghambat mobilitas masyarakat sehingga membutuhkan penanganan pemerintah.

Warga juga berharap adanya rehabilitasi lembaga pendidikan dan fasilitas sosial keagamaan, khususnya masjid dan musala yang kondisi bangunan maupun gedungnya dinilai memprihatinkan.

Status Pelabuhan Gili Iyang dan Dungkek Dipertanyakan

Di Dapil VI, persoalan konektivitas dan infrastruktur menjadi sorotan. Salah satu yang diminta segera mendapatkan kejelasan adalah status serta pemanfaatan Pelabuhan Gili Iyang dan Dungkek.

Fraksi PPP meminta Bupati Sumenep segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar persoalan kedua pelabuhan tersebut memperoleh kepastian dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Masyarakat juga meminta perbaikan jalan penghubung Gapura menuju Gersik Putih yang kondisinya dilaporkan rusak parah. Jalan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi konektivitas dan aktivitas ekonomi warga.

Peningkatan kualitas jalan di Kecamatan Gapura, Batang-Batang, dan Dungkek turut menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pembangunan dan peningkatan drainase di Desa Grujugan diusulkan untuk memperlancar aliran air, mengurangi genangan, serta mencegah kerusakan jalan dan lingkungan permukiman.

Di bidang pertanian, masyarakat meminta peningkatan jalan usaha tani serta bantuan kendaraan roda tiga bagi kelompok tani. Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah akses menuju lahan pertanian, pengangkutan hasil panen, serta operasional kelompok tani.

Perbaikan gedung sekolah dan masjid juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Dapil VI.

Petani Kepulauan Resah, Pupuk Bersubsidi Langka

Persoalan di wilayah kepulauan menjadi perhatian tersendiri dalam laporan Fraksi PPP, terutama di Dapil VII dan VIII.

Di Dapil VII, pemerintah daerah didorong memprioritaskan konektivitas jalan desa untuk menunjang perekonomian masyarakat kepulauan.

Dua ruas yang secara khusus diusulkan adalah jalan poros menuju Asta Adi Poday dengan nomor poros 125 serta pengaspalan jalan P.U.D Sonok menuju Gendang Timur.

Selain infrastruktur, kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi keluhan serius para petani, terutama di Kepulauan Sapudi, Raas, dan Masalembu.

Kondisi tersebut dinilai meresahkan karena kebutuhan pupuk petani belum terpenuhi dan berpotensi mengganggu produktivitas hingga menyebabkan gagal panen.

Fraksi PPP meminta pemerintah mengambil langkah konkret sekaligus memastikan distribusi pupuk berjalan maksimal, mulai dari distributor atau kios hingga kelompok tani agar tepat sasaran.

Masyarakat juga mengusulkan peningkatan jalan usaha tani dan pengadaan sumur bor sebagai bagian dari percepatan pembangunan desa.

Kebutuhan dasar lainnya meliputi pembangunan tangkis laut, plengsengan, lampu penerangan jalan, serta rehabilitasi sekolah, masjid, dan musala.

Sementara di Dapil VIII, persoalan ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan kembali disuarakan.

Fraksi PPP menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah daratan. Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian yang seimbang agar kesenjangan pelayanan dan pembangunan antara kedua wilayah dapat diminimalkan.

Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembangunan tangkis laut baru. Di sejumlah kawasan kepulauan, abrasi air laut dilaporkan telah mengancam bahkan mengenai permukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Daandung dan Timur Jangjang.

Masyarakat juga mengeluhkan pembangunan jalan penghubung antardesa di Kepulauan Kangean yang belum merata, sehingga perbaikan dan pengaspalan jalan masih sangat dibutuhkan.

Di samping itu, pembangunan jalan usaha tani dan pemberdayaan masyarakat petani serta nelayan dinilai penting untuk menopang perekonomian warga.

Kondisi gedung sekolah juga menjadi perhatian. Sejumlah sekolah negeri maupun swasta di wilayah terpencil dilaporkan mengalami kerusakan parah dan membutuhkan rehabilitasi.

PPP Minta Aspirasi Tidak Berhenti di Laporan

Rangkaian aspirasi dari berbagai dapil tersebut memperlihatkan luasnya kebutuhan masyarakat Sumenep, mulai dari persoalan keselamatan menghadapi bencana, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, hingga keberlangsungan ekonomi petani dan nelayan.

Fraksi PPP DPRD Sumenep melalui laporan Reses I Tahun Sidang 2026 berharap seluruh usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat kepulauan, menjadi salah satu pesan penting yang mengemuka. Sebab, kebutuhan infrastruktur, pendidikan, air bersih, dan perlindungan pesisir masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Aspirasi yang telah dihimpun melalui kegiatan reses tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen laporan, melainkan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (Qi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan 160x600

Detakindo.com

Mendetak Fakta, Menyuarakan Bangsa