JAKARTA | Detakindo.com –Panggung politik nasional kembali menjadi sorotan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Informasi mengejutkan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Menurutnya, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik Menguat, 50 Anggota DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Langkah politik itu menjadi perhatian serius karena Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, hak tersebut dapat berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Polemik semakin menjadi sorotan setelah muncul putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024. Sementara itu, putusan MK sebelumnya juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai dokumen bukti kelulusan setara SMA yang bersangkutan.
Gibran Pernah Tegaskan Dirinya Lulus SMA
Di tengah kontroversi tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai persoalan ijazahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Kini, pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri tersebut membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.
Publik pun menanti perkembangan selanjutnya. Apakah Gibran benar-benar akan mengundurkan diri, atau memilih bertahan sembari menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya?
Satu hal yang jelas, polemik ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi pendidikan. Perkembangannya telah memasuki wilayah politik, hukum, dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.
Sumber: CNN Indonesia
Bagikan di:
