JAKARTA | Detakindo.com – Penggunaan anggaran negara kembali menjadi perhatian publik. Di tengah gencarnya seruan efisiensi belanja pemerintah, dua kementerian tercatat mengalokasikan anggaran hingga Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar untuk pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.
Data tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai prioritas belanja kementerian. Terlebih, anggaran yang bersumber dari uang rakyat itu digunakan untuk berbagai kebutuhan promosi digital, penayangan konten media sosial, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal [data.inaproc.id](https://data.inaproc.id/) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Lima paket pengadaan dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
Rincian pengadaan tersebut menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya digunakan untuk publikasi konten, tetapi juga mencakup kehadiran figur publik dalam kegiatan pemerintah.
Pada 2024, Kemendikbud Ristek mengalokasikan anggaran untuk lima paket, yakni penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902, Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, Instagram Story sebesar Rp575.655.000, kehadiran dalam acara (event attendance) senilai Rp2.521.329.200, serta penayangan konten TikTok sebesar Rp144.423.600.
Sementara itu, KKP mengalokasikan tiga paket pengadaan dengan nilai masing-masing Rp3.596.955.000 pada 2025 untuk influencer engagement melalui Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
Kemudian, Rp3,6 miliar pada 2025 untuk influencer engagement pembangunan BINS melalui Sekretariat Jenderal Perikanan Budidaya, serta Rp3,6 miliar pada 2026 untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, melalui Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jika seluruh paket tersebut dijumlahkan, nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002.
Belanja Publikasi atau Persoalan Prioritas Anggaran?
Besarnya nilai kontrak tersebut layak menjadi bahan evaluasi, terutama ketika pemerintah terus menyampaikan pentingnya penghematan dan efektivitas penggunaan APBN.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata siapa influencer yang dilibatkan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat dari belanja publikasi tersebut.
Apakah nilai kontrak miliaran rupiah itu sebanding dengan dampak komunikasi yang dihasilkan? Bagaimana indikator keberhasilannya diukur? Apakah terdapat kajian yang membandingkan efektivitas penggunaan influencer dengan metode sosialisasi dan publikasi lainnya?
Transparansi juga menjadi hal penting. Publik berhak mengetahui ruang lingkup pekerjaan, target jangkauan audiens, keluaran setiap paket, serta mekanisme evaluasi atas jasa yang dibayarkan menggunakan uang negara.
Terlebih, pengadaan yang melibatkan figur publik dengan popularitas besar semestinya disertai pertanggungjawaban yang terukur. Popularitas tidak otomatis menjadi jaminan efektivitas penggunaan anggaran.
Uang Rakyat Tak Cukup Dipertanggungjawabkan dengan Angka Kontrak
Nilai Rp14,7 miliar bukan angka kecil. Di tengah berbagai kebutuhan pelayanan publik, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan, penggunaan anggaran untuk jasa influencer perlu dijelaskan secara terbuka.
Kementerian terkait perlu memberikan penjelasan mengenai urgensi pengadaan, dasar penetapan nilai kontrak, proses pemilihan penyedia, hingga hasil konkret yang dicapai.
Sebab, akuntabilitas anggaran negara tidak berhenti pada terpenuhinya prosedur administrasi pengadaan. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dijelaskan manfaat dan dampaknya bagi kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang Raffi Ahmad semata. Ini tentang bagaimana pemerintah menetapkan prioritas, menggunakan uang rakyat, dan membuktikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Bagikan di:
