BBM Antre Berjam-jam, KOPRI PMII Jatim Pertanyakan Kesiapan Distribusi: Jangan Rakyat Jadi Korban

SURABAYA | DetakIndo.com – 8 September 2026 — Antrean panjang dan sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Jawa Timur mendapat sorotan dari KOPRI PKC PMII Jawa Timur.

Kondisi tersebut terjadi sejak Minggu (6/9/2026) hingga Selasa (8/9/2026), terutama di wilayah Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso. Antrean kendaraan bahkan mengular hingga keluar area SPBU dan membuat masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, khususnya Pertalite.

Pertamina sebelumnya menyebut gangguan distribusi dipengaruhi kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kondisi itu membuat waktu tempuh mobil tangki yang biasanya sekitar 8–10 jam meningkat menjadi 15–23 jam.

Namun, KOPRI PKC PMII Jawa Timur mempertanyakan kesiapan sistem distribusi BBM menghadapi gangguan pada jalur utama.

Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah atau Sahabat Lisa, menegaskan bahwa penjelasan teknis mengenai keterlambatan distribusi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dampak yang dirasakan masyarakat.

“Kalau persoalannya gangguan distribusi akibat kemacetan di Ketapang, pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan sejauh mana mitigasi yang disiapkan ketika jalur utama terganggu. Jangan sampai rakyat yang menanggung akibat dari sistem distribusi yang tidak siap,” tegas Lisa.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membedakan antara stok BBM yang tersedia dengan akses masyarakat terhadap BBM.

Pernyataan stok aman, kata Lisa, tidak cukup jika masyarakat masih harus mengantre berjam-jam atau berpindah-pindah SPBU untuk mendapatkan BBM.

“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan bisa diakses masyarakat. Stok aman di depot tetapi masyarakat antre berjam-jam di SPBU, berarti persoalannya belum selesai,” ujarnya.

KOPRI menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya disebut sebagai masalah di tingkat SPBU. Jika gangguan distribusi di satu jalur dapat berdampak terhadap beberapa kabupaten sekaligus, maka sistem distribusi BBM di Jawa Timur perlu dievaluasi secara serius.

Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kendaraan, seperti pengemudi ojek daring, pekerja harian, pedagang, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.

“Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean, pendapatan mereka ikut terdampak. Pemerintah jangan hanya menghitung berapa kiloliter BBM yang tersedia, tetapi juga harus melihat kerugian sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat,” kata Lisa.

Selain persoalan distribusi, KOPRI Jawa Timur meminta pengawasan terhadap BBM bersubsidi diperketat. Penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan QR Code, pembelian berulang yang tidak sesuai ketentuan, hingga bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak tegas.

“Kalau subsidi memang untuk rakyat, negara harus memastikan setiap liter BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.

KOPRI juga meminta pemerintah dan Pertamina tidak menjadikan istilah panic buying sebagai satu-satunya alasan munculnya antrean panjang. Menurut KOPRI, kepanikan masyarakat bisa muncul karena informasi mengenai stok dan distribusi tidak disampaikan secara jelas.

Karena itu, pemerintah dan Pertamina diminta terbuka mengenai kondisi stok, jumlah pasokan, jadwal distribusi, serta wilayah dan SPBU yang mengalami gangguan.

KOPRI Desak Pemerintah dan Pertamina Bertindak

KOPRI PKC PMII Jawa Timur mendesak pemerintah, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk segera:

1. Memastikan distribusi BBM kembali normal dan merata, khususnya di Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso.
2. Membuka informasi stok dan distribusi BBM secara transparan kepada masyarakat.
3. Menyiapkan jalur distribusi alternatif ketika jalur utama mengalami gangguan.
4. Mengevaluasi sistem distribusi BBM di wilayah Tapal Kuda, termasuk armada, jalur pengiriman, kapasitas penyimpanan, dan sistem darurat.
5. Memperketat pengawasan terhadap penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan QR Code, dan praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
6. Memastikan tidak ada praktik di SPBU yang merugikan masyarakat.
7. Menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti.
8. Menyampaikan perkembangan pasokan secara berkala agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.

KOPRI Jawa Timur menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh selesai hanya karena antrean mulai berkurang. Gangguan tersebut harus menjadi evaluasi terhadap kesiapan sistem distribusi BBM di Jawa Timur.

“Kalau hari ini alasannya gangguan distribusi, maka pastikan sistem diperbaiki agar gangguan yang sama tidak kembali membuat masyarakat menjadi korban. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan,” pungkas Lisa.

Menurut KOPRI, persoalannya bukan semata-mata apakah BBM tersedia atau langka. Jika stok dinyatakan aman tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya, maka ada masalah yang harus dijelaskan dan diperbaiki.

BBM merupakan kebutuhan penting bagi aktivitas masyarakat dan roda ekonomi. Karena itu, negara tidak cukup hanya memastikan BBM tersedia di atas kertas, tetapi harus memastikan BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.